Legislator Golkar: Kebijakan Harga BBM Efektif Jaga Inflasi

Laporan: Juven Martua Sitompul
Senin, 20 April 2026 | 18:54 WIB
Petugas melakukan pengisian BBM non subsidi (SinPo.id/Agus Priatna)
Petugas melakukan pengisian BBM non subsidi (SinPo.id/Agus Priatna)

SinPo.id - Anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih menilai kebijakan pemerintah mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi pada 2026 penting dalam meredam tekanan inflasi dan menjaga daya beli masyarakat di tengah ketidakpastian global.

"Kebijakan ini memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk menyusun perencanaan bisnis secara lebih terukur di tengah ketidakpastian ekonomi global," kata Gde dalam keterangannya di Jakarta, Senin, 20 April 2026.

Dia mengatakan stabilitas harga energi menjadi instrumen krusial untuk menahan kenaikan biaya produksi dan distribusi yang berpotensi berdampak langsung pada harga barang dan jasa.

Menurut dia, dengan harga BBM subsidi yang tetap, sektor usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat menjaga efisiensi operasional serta mempertahankan aktivitas produksi dan distribusi tanpa tekanan biaya berlebih.

Legislator dari Fraksi Partai Golkar ini menyebut kondisi tersebut turut menjaga konsumsi domestik tetap kuat sebagai penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Di sisi lain, Demer menilai langkah pemerintah menyesuaikan harga BBM non-subsidi merupakan strategi untuk menjaga keseimbangan fiskal dan ketahanan energi tanpa membebani masyarakat rentan.

Gde menyebut kebijakan tersebut lebih tepat sasaran karena konsumsi BBM non-subsidi didominasi kelompok menengah ke atas, sehingga dampaknya terhadap daya beli masyarakat luas relatif terbatas.

Dia juga mengapresiasi langkah pemerintah dalam memastikan pasokan energi tetap terjaga, termasuk dalam pengelolaan stok dan distribusi energi nasional.

"Upaya menjaga stok, memperkuat pasokan, hingga pengelolaan impor energi menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan energi di tengah tekanan global," ujarnya.

Lebih lanjut, Gde menekankan konsistensi kebijakan energi dan sinergi antar kementerian menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas ekonomi secara keseluruhan.

Dengan pendekatan tersebut, kebijakan energi dinilai tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendali inflasi, tetapi juga sebagai fondasi untuk memperkuat daya tahan ekonomi nasional di tengah dinamika global.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI