Pramono Tolak Titipan Politik di BUMD
SinPo.id - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan penolakan terhadap praktik intervensi politik dalam proses pengisian jabatan direksi dan komisaris Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dia menyebut langkah ini penting untuk memastikan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan milik daerah.
“Jangan ada intervensi politik, jangan ada titipan,” kata Pramono, Jumat, 17 April 2026.
Dia mengatakan, meskipun keputusan akhir berada di tangan gubernur, proses seleksi harus tetap mengedepankan kualitas kandidat.
“Supaya dipilih orang-orang yang terbaik,” tuturnya.
Pernyataan tersebut muncul di tengah upaya pembenahan kinerja BUMD yang dinilai belum merata. Pramono mengakui masih ada sejumlah kekurangan, meskipun beberapa perusahaan daerah mulai menunjukkan perbaikan performa.
Dia juga mengingatkan potensi penyalahgunaan nama dirinya dalam proses pengisian jabatan. Menurut dia, pihak yang mengklaim membawa pesan gubernur harus dapat dikonfirmasi langsung.
“Kalau ada orang yang mengatasnamakan saya, harus ngomong langsung dengan saya,” ucap Pramono.
Pramono menegaskan komitmennya membangun BUMD yang lebih sehat dan bebas dari beban nonproduktif. Dia menilai pembenahan tidak hanya menyangkut struktur manajemen, tetapi juga budaya kerja di dalam organisasi.
“Sudah pengin betul membangun BUMD-BUMD ini menjadi lebih baik supaya tidak kebebanan dengan hal-hal yang tidak produktif,” kata Pramono.
Selain itu, dia mendorong jajaran BUMD untuk mengembangkan pola pikir terbuka dan komunikasi yang lebih baik dalam menghadapi persoalan.
Pramono juga membuka ruang dialog jika perusahaan daerah membutuhkan keputusan strategis.
"Pemerintah provinsi siap terlibat dalam mencari solusi bersama," tandasnya.
