Peneliti: Krisis Iklim Ancam Kesehatan dan Biodiversitas
SinPo.id - Hak atas lingkungan hidup yang bersih dan sehat menjadi sorotan di tengah krisis iklim saat ini. Hal tersebut mencuat dalam diskusi publik Pesta Media AJI Jakarta bertema “Menuntut Kembali Hak Konstitusional Warga atas Lingkungan yang Sehat Sebagai Jalan Keluar Dari Krisis Iklim” di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Sabtu, 11 April 2026.
Peneliti Aksi Ekologi dan Emansipasi Rakyat (AEER) Jasmine Exa, mengatakan faktor lingkungan seperti polusi udara, sanitasi buruk, dan perubahan iklim berkontribusi besar terhadap kesehatan dan kerusakan biodiversitas. Mengutip data World Health Organization, 25 persen kematian akibat stroke dan penyakit jantung iskemik disebabkan oleh polusi udara.
“Dalam jangka panjang hal itu bisa mengganggu kelangsungan hidup manusia,” tutur Jasmine.
Menurut Jasmine, 23 persen kematian di dunia dapat dicegah melalui penciptaan lingkungan yang lebih sehat. Masifnya pertumbuhan industri di Indonesia menjadi salah satu penyumbang utama tekanan terhadap lingkungan.
Emisi gas rumah kaca dari sektor energi dan industri mencapai sekitar 50 persen, dipicu penggunaan energi fosil sejak 1970-an yang berdampak pada kenaikan suhu global. Kondisi ini memicu cuaca ekstrem seperti banjir dan kekeringan, serta meningkatkan risiko penyakit.
Industri ekstraktif seperti baja dan nikel juga menghasilkan emisi tinggi serta dampak langsung bagi masyarakat. Di kawasan industri seperti Cilegon, puluhan industri menghasilkan debu hingga 1.300 ton per tahun yang berdampak pada meningkatnya kasus ISPA dan penyakit paru. Aktivitas industri sejak tahap penambangan disebut memicu deforestasi, konflik lahan, hingga pencemaran air.
“Transisi ke energi terbarukan, pengurangan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), serta transparansi data emisi perlu terus didorong. Masyarakat hanya ingin udara yang bisa dihirup, air yang bisa diminum, dan ekosistem yang terus menopang kehidupan,” katanya.
Peneliti Biodiversitas AEER, Azka Syamila menerangkan, kerusakan lingkungan dan krisis iklim berdampak langsung pada rusaknya biodiversitas.
“Karena rumah mereka tergusur karena alih fungsi lahan. Mereka bingung mau cari makan ke mana lagi yang berakibat pada konflik antar manusia dan hewan,” kata Azka.
Sementara, Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM RI, Saurlin P Siagian, menegaskan krisis iklim dan kerusakan lingkungan harus dibayar mahal oleh pajak masyarakat. Ia mencontohkan bencana ekologis di Sumatera beberapa bulan lalu yang membutuhkan biaya pemulihan sekitar Rp51 triliun.
“Jangan sampai hak lingkungan hidup yang dijamin konstitusi dilanggar sendiri. Jangan sampai komitmen pengurangan emisi karbon juga kita langgar,” ujar Saurlin.
Kemudian, Tenaga Ahli Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Woro Wahyuningtyas menyebut Indonesia pelan-pelan sedang menuju kiamat ekologis karena deforestasi yang kian masif.
“Mari mengorganisir diri, kita boleh percaya parlemen, tapi harus lebih percaya pada diri sendiri,” kata Woro.
