FUII Dukung Sikap Pigai Kawal Keadilan Kasus Andrie Yunus
SinPo.id - Ketua Forum Ukhuwah Islamiyah Indonesia (FUII), Muhammad Risdiansyah, mendukung penuh langkah Menteri HAM Natalius Pigai dalam mengawal penegakan keadilan, khususnya pada kasus penyiraman aktivis KontraS Andrie Yunus dan pengungkapan peristiwa Tragedi KM 50.
"FUII mendukung penuh sikap Menteri HAM yang menegaskan komitmen pemerintah untuk mengawal keadilan tanpa mencampuri independensi proses peradilan. Ini penting agar hukum tetap berdiri objektif," kata Risdiansyah dalam aksi damai depan kantor Kementerian HAM, Kuningan, Jakarta, Jumat, 10 April 2026.
Risdiansyah menegaskan, kasus penyiraman terhadap Andrie Yunus harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum. Penanganan perkaranya tidak boleh setengah hati dan harus dilakukan secara profesional serta transparan.
"Kasus penyiraman Andrie Yunus tidak boleh dipandang sebagai kasus biasa. Ini menyangkut rasa keadilan publik. Harus diusut tuntas, transparan, dan tidak boleh ada yang ditutup-tutupi," tegasnya.
Risdiansyah juga mendorong penguatan pengawalan moral dan kelembagaan sebagaimana disampaikan Menteri HAM, agar proses hukum berjalan jujur dan tidak menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat.
Di sisi lain, ia mengingatkan agar tidak terjadi praktik trial by the mob maupun trial by the press yang dapat merusak objektivitas proses hukum. Namun, ia menekankan bahwa keterbukaan informasi tetap harus dijaga secara proporsional.
"Kami menolak pengadilan opini, tetapi transparansi tidak boleh ditutup. Publik berhak tahu sejauh mana proses hukum berjalan," ujarnya.
Lebih jauh, FUII secara tegas mendesak Menteri HAM untuk berani membuka dan mengusut tuntas berbagai kasus kemanusiaan yang hingga kini dinilai belum sepenuhnya terang, terutama peristiwa KM 50. Sebab, kasus KM 50 masih menyisakan banyak kejanggalan yang belum terjawab dan terus melukai rasa keadilan masyarakat.
"KM 50 bukan sekadar peristiwa masa lalu. Ini luka terbuka bagi keadilan. Banyak kejanggalan yang belum terungkap, dan negara tidak boleh diam," katanya.
Ia meminta Menteri HAM mengambil peran lebih aktif untuk memastikan pengungkapan kasus tersebut berjalan transparan dan berkeadilan.
"Keberanian negara diuji di sini. Kami dorong Menteri HAM untuk berdiri di garis depan, mengungkap fakta sebenarnya, dan memastikan keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu," pungkasnya.
