Pemprov DKI Rekomendasikan Nonaktifkan Lurah Kalisari
SinPo.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta merekomendasikan penonaktifan Lurah Kalisari, Jakarta Timur, setelah hasil pemeriksaan Inspektorat menemukan dugaan penyimpangan dalam penanganan pengaduan masyarakat.
Inspektur Provinsi DKI Jakarta, Dhany Sukma, mengatakan pemeriksaan dilakukan secara sistematis dengan mengacu pada standar audit internal pemerintah.
Menurut dia, hasilnya menjadi dasar pengambilan langkah korektif dan penguatan pengawasan.
“Inspektorat Provinsi DKI Jakarta telah menyelesaikan pemeriksaan atas dugaan penyimpangan dalam penanganan pengaduan masyarakat di Kelurahan Kalisari. Hasil pemeriksaan ini menjadi dasar untuk melakukan langkah korektif dan penguatan pengawasan, agar penanganan pengaduan masyarakat berjalan lebih tertib, akuntabel, dan sesuai ketentuan,” kata Dhany di Jakarta, Selasa, 7 April 2026.
Berdasarkan hasil tersebut, kata dia, Inspektorat merekomendasikan kepada Wali Kota Administrasi Jakarta Timur untuk menonaktifkan Siti Nur Hasanah sebagai Lurah Kalisari.
Selain itu, dua pejabat kelurahan, Kepala Seksi Pemerintahan serta Kepala Seksi Ekonomi dan Pembangunan, direkomendasikan menerima hukuman disiplin dan pembinaan.
Tak hanya itu, tiga petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) yang terbukti terlibat juga akan dikenai sanksi sesuai ketentuan kontrak kerja.
Dhany menegaskan langkah ini merupakan bagian dari agenda reformasi birokrasi yang didorong Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung. Ia menyebut penindakan tidak semata soal sanksi, tetapi juga perbaikan sistem pengawasan secara menyeluruh.
“Langkah ini merupakan bagian dari reformasi birokrasi yang digaungkan Gubernur Pramono Anung. Kami akan terus perkuat pengawasan, tingkatkan akuntabilitas, dan pastikan setiap aduan masyarakat ditangani dengan jujur, cepat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Ini bukan hanya soal sanksi, tapi juga perbaikan sistem menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang,” ujar Dhany.
