Tiga Prajurit TNI Gugur, SBY Usul PBB Hentikan Misi UNIFIL di Lebanon

SinPo.id - Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera mengambil langkah tegas terkait keberadaan satgas UNIFIL di tengah zona perang di Lebanon. 

Hal ini menyusul gugurnya tiga prajurit TNI, serta beberapa mengalami luka berat di tempat penugasan sebagai penjaga perdamaian (peacekeeper) Lebanon. 

"Ketika saya ikut memberikan penghormatan kepada jenasah Mayor Inf (Anumerta) Zulmi Aditya Iskandar, Serka (Anumerta) Muhammad Nur Ichwan dan Kopda (Anumerta) Farizal Rhomadon, hati saya ikut tergetar," kata SBY di unggah di akun X, Minggu, 5 April 2026. 

SBY mengatakan, seorang seorang prajurit disumpah untuk siap mengorbankan jiwa dan raganya ketika tugas negara memanggil. Namun, SBY mengaku bisa merasakan duka yang mendalam dari keluarga mereka (istri, anak dan orang tua).

"Saat saya ikut mengucapkan bela sungkawa yang mendalam kepada mereka, saya tahu arti air mata yang jatuh di pipi mereka," ujar SBY.

SBY lantas sangat mendukung langkah-langkah Presiden Prabowo yang mendesak PBB untuk melakukan investigasi secara serius, jujur dan adil. "Indonesia berhak untuk itu," tegasnya. 

SBY menyampaikan, PBB, utamanya UNIFIL, dengan penuh rasa tanggung jawab, harus bisa menjelaskan mengapa sejumlah insiden beruntun yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka "peacekeeper" dari Indonesia itu terjadi.

"Saya tahu bahwa investigasi dalam situasi pertempuran yang amat dinamis sering tidak mudah. Tetapi, bagaimanapun tetap dapat dilaksanakan dengan harapan hasilnya dapat dinalar dan masuk akal (acceptable, believable narrative)," tuturnya. 

Sebagai purnawirawan TNI, SBY menceritakan pernah mengemban tugas PBB di Bosnia (former Yugoslavia) tahun 1995-1996. Dengan pangkat Brigadir Jenderal, dirinya menjadi Kepala Pengamat Militer PBB. Investigasi terhadap pelanggaran gencatan senjata juga sering dilakukannya. 

Dia mengungkapkan, pemeliharaan perdamaian PBB, seperti Kontingen Garuda XXIII/S yang sedang mengemban amanah di Libanon saat ini, tugasnya adalah untuk menjaga perdamaian (peacekeeping), bukan "peacemaking". "Peacekeeper" tidak dipersenjatai secara kuat dan tidak pula diberikan mandat untuk melaksanakan tugas-tugas pertempuran. 

"Ini diatur dalam Chapter 6 Piagam PBB. Bukan Chapter 7 yang punya misi 'to enforce the peace', dalam arti melaksanakan tugas yang 'lebih keras' untuk sebuah 'peacemaking'. Mereka bertugas di 'blue line' atau di wilayah 'blue zone', yang bukan merupakan daerah pertempuran atau 'war zone'.

Adapun Kontingen Indonesia, bertugas di "Blue Line" yang memisahkan teritori Israel dengan teritori Libanon. Sekarang ini, kenyataannya yang semula mereka berada di sekitar "Blue Line" kini sudah berada di "war zone", yang sehari-hari sudah berkecamuk pertempuran antara pihak Israel dan Hizbullah.

Bahkan, dikabarkan pasukan Israel sudah maju 7 kilometer dari "Blue Line". Keadaan ini tentu sangat berbahaya bagi "peacekeeper" karena setiap saat bisa menjadi korban dari pertempuran yang tengah berlangsung. 

Dengan argumentasi ini, lanjut SBY, seharusnya PBB, New York segera mengambil keputusan dan langkah yang tegas untuk menghentikan penugasan UNIFIL dan atau memindahkan lokasi mereka ke luar medan pertempuran yang masih membara saat ini.

"Dewan Keamanan PBB harus segera bersidang dan bisa mengeluarkan resolusi yang tegas dan jelas," tegasnya. 

Saat menjadi Menko Polkam RI, dirinya pernah menghadiri Sidang DK PBB tahun 2000. Karena ada insiden di Atambua yang menewaskan 3 orang petugas kemanusiaan PBB akibat unjuk rasa yang terjadi di wilayah Atambua, NTT waktu itu.

"PBB tidak boleh pilih kasih dan menggunakan standar ganda. Sebagaimana yang dilakukan Presiden Prabowo, secara pribadi, saya juga merasa punya kewajiban moral untuk ikut memperjuangkan keadilan bagi prajurit-prajurit TNI yang menjadi korban di Libanon ini," ucapnya. 

Saat masih menjabat sebagai Presiden, lanjut SBY, dirinya berinisiatif dan mengusulkan kepada PBB untuk mengirimkan satu batalyon plus Indonesia sebagai bagian dari Pasukan Pemeliharaan Perdamaian di Libanon.

Usulan itu,In ada sejarahnya. Pada Agustus 2006, terjadi perang antara Israel dan Libanon. Korban berjatuhan utamanya di pihak Libanon. Namun, DK PBB belum melakukan langkah-langkah yang efektif untuk menghentikan peperangan tersebut. 

"Ketika PM Malaysia Abdullah Badawi (Alm) berkunjung ke Jakarta, saya mengusulkan agar beliau, dalam kapasitasnya sebagai Chair of OIC (Organisasi Kerjasama Islam) untuk menggelar "emergency meeting" guna mendesak PBB untuk segera bertindak. Beberapa hari kemudian, PM Abdullah Badawi menggelar pertemuan darurat OKI di Kuala Lumpur," ucapnya. 

Di samping Indonesia dan Malaysia, pemimpin lain yang hadir adalah Presiden Iran Ahmadinejad, Perdana Menteri Turkiye Erdogan dan Perdana Menteri Libanon Siniora. Juga hadir beberapa kepala negara/kepala pemerintahan yang lain. 

Dalam pertemuan itu, dirinya menyampaikan Indonesia siap untuk mengirimkan pasukan satu batalyon diperkuat sebagai bagian dari "peacekeeping mission" di perbatasan Israel dan Libanon. Artinya, setelah terjadi "ceasefire" atas usaha dari PBB, Indonesia siap mengawasi pelaksanaan gencatan senjata tersebut. 

Karena dipersyaratkan penggunaan kendaraan tempur mekanis dan Anoa Indonesia belum siap, segera dirinya menelepon Presiden Prancis Jacques Chirac, dengan tujuan ingin membeli kendaraan tempur VAB untuk segera bisa dikirim ke Libanon.

"Alhamdulillah, Perancis bersedia dan bahkan proses pengirimannya berlangsung secara cepat karena dalam pengadaan alutsista tersebut saya menggunakan format G to G (government to government). Memang waktu itu kita tidak melibatkan pihak swasta. Kontingen Indonesia pertama, Garuda XXIII/A, tiga bulan kemudian (November 2006) sudah bisa berangkat ke Libanon," kenangnya.

Adapun tiga orang anggota kabinet Presiden Prabowo adalah bagian dari kontingen Indonesia tersebut, yaitu Kapten Kav Muhammad Iftitah Sulaiman, Lettu Inf Agus Harimurti Yudhoyono, dan Lettu Kav Ossy Dermawan. Hingga tahun 2026 ini, sudah 19 kali kontingen Indonesia bertugas di Libanon dengan masa penugasan rata-rata satu tahun. Mungkin, ini yang terlama dalam misi PBB yang diemban oleh pasukan Indonesia. 

"Sebagai seorang sesepuh dan senior TNI, saya sampaikan kepada para prajurit Kontingen Garuda XXIII/S yang masih berada di Libanon untuk tetap bersemangat dalam mengemban tugas mulia. Do your best dan jaga diri baik-baik. Keluarga yang mencintai kalian menunggu kehadiran kembali di Tanah Air," tukasnya.