Pentagon Khawatir Stok Rudal Tomahawk Menipis di Tengah Perang Iran

Laporan: Tim Redaksi
Sabtu, 28 Maret 2026 | 04:30 WIB
Ilustrasi Rudal (APA)
Ilustrasi Rudal (APA)

SinPo.id -  Para pejabat Pentagon menyuarakan kekhawatiran atas laju penggunaan rudal jelajah Tomahawk oleh Amerika Serikat hanya empat minggu sejak perang dengan Iran dimulai.

AS telah meluncurkan 850 Tomahawk, masing-masing bernilai antara 2 hingga 3,6 juta dolar AS, tergantung variannya. Rudal ini menjadi andalan karena mampu menyerang target hingga jarak 1.000 mil tanpa mempertaruhkan keselamatan pilot.

Seorang pejabat Pentagon mengatakan kepada Washington Post bahwa stok rudal tersebut kini “sangat mengkhawatirkan.” Pejabat lain menambahkan bahwa persediaan Tomahawk hampir mencapai kondisi “Winchester,” istilah militer untuk kehabisan amunisi.

Produksi rudal ini memang terbatas, hanya beberapa ratus unit per tahun. Tahun lalu, AS hanya membeli 57 unit berdasarkan anggaran pertahanan. Kini, para pejabat tengah membahas kemungkinan memindahkan stok Tomahawk dari kawasan Indo-Pasifik ke Timur Tengah untuk mendukung operasi melawan Republik Islam Iran.

Pentagon menanggapi kekhawatiran tersebut dengan pernyataan resmi. “Departemen Pertahanan memiliki semua yang dibutuhkan untuk melaksanakan misi kapan pun dan di mana pun sesuai pilihan Presiden, serta dalam jangka waktu apa pun,” kata juru bicara Pentagon, Sean Parnell.

Menteri Pertahanan Pete Hegseth menambahkan bahwa AS telah menguasai wilayah udara Iran, sehingga pesawat tempur dapat menggantikan peran rudal dengan menjatuhkan bom gravitasi. Namun, risiko tetap ada. Pekan lalu, sebuah jet siluman F-35 ditembak di wilayah musuh dan terpaksa melakukan pendaratan darurat di pangkalan AS di Timur Tengah.

Selain Tomahawk, AS juga telah menembakkan lebih dari 1.000 rudal pencegat pertahanan udara, termasuk sistem Patriot dan THAAD, untuk menghadapi serangan balasan Iran. Namun, stok amunisi canggih ini juga terbatas dan harganya jauh lebih mahal dibanding rudal serta drone yang digunakan Iran.

Kondisi ini menimbulkan dilema bagi pemerintahan AS dalam kampanye militer berkepanjangan, terutama di tengah upaya membuka kembali jalur perdagangan di Selat Hormuz yang memicu kenaikan harga minyak dunia.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI