Legislator DKI Soroti Lonjakan Pendatang usai Lebaran: Tak Boleh Terlalu Longgar Tanpa Kontrol

Laporan: Sigit Nuryadin
Jumat, 27 Maret 2026 | 13:47 WIB
Ilustrasi. Arus balik Terminal Terpadu Pulo Gebang. (Agus Priatna/SinPo.id)
Ilustrasi. Arus balik Terminal Terpadu Pulo Gebang. (Agus Priatna/SinPo.id)

SinPo.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Kevin Wu mengingatkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta agar tidak lengah mengendalikan arus pendatang dari luar daerah pasca perayaan Idul Fitri. 

Dia menilai lonjakan pendatang berpotensi menekan kondisi sosial dan ekonomi warga ibu kota jika tidak dikelola dengan serius.

“Kami di DPRD melihat Jakarta tidak bisa menutup diri, tetapi juga tidak boleh bersikap terlalu longgar tanpa kontrol,” kata Kevin, Jumat, 27 Maret 2026.

Dia menuturkan, banyak pendatang datang tanpa keterampilan dan kepastian pekerjaan sehingga berisiko menambah beban kota.

Kevin juga menilai fenomena urbanisasi setelah Lebaran merupakan siklus tahunan yang kerap diabaikan, padahal dampaknya langsung dirasakan masyarakat. 

Menurut dia, lonjakan pendatang dapat memperparah kepadatan penduduk dan mempersempit peluang kerja yang sudah terbatas. Dia menekankan pentingnya keberpihakan kebijakan kepada warga Jakarta. 

“Perlu ditegaskan, prioritas utama pemerintah harus tetap pada perlindungan dan kesejahteraan warga Jakarta yang sudah lebih dulu tinggal dan berkontribusi di kota ini,” ujarnya.

Untuk itu, Kevin mendorong Pemprov DKI tetap membuka akses bagi pendatang, namun dengan pengawasan ketat. Ia mengusulkan penguatan pendataan melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil hingga tingkat RT dan RW.

“Karena itu, kami mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk mengambil langkah yang lebih tegas, antara lain dengan memperketat pendataan pendatang baru melalui Dukcapil hingga tingkat RT/RW,” tutur Kevin. 

Pendataan tersebut, lanjutnya, harus memastikan setiap pendatang memiliki identitas jelas, tujuan kedatangan, serta tempat tinggal yang layak.

Selain pendekatan administratif, Kevin juga mengusulkan kebijakan selektif berbasis kesiapan ekonomi. Menurutnya, Jakarta perlu mendorong kedatangan penduduk yang siap bekerja dan berkontribusi, bukan yang justru menambah tekanan sosial.

Dia juga mendesak pemerintah daerah memperluas lapangan pekerjaan sebagai langkah antisipatif. Tanpa kebijakan komprehensif, Kevin mengingatkan potensi munculnya masalah sosial yang lebih besar.

“Kalau tidak dikelola dengan serius, fenomena ini bisa menjadi bom waktu sosial,” ucapnya.

Kevin mengingatkan, kegagalan mengendalikan arus pendatang dapat membuat warga Jakarta tersisih dari aktivitas ekonomi di kotanya sendiri. 

“Jakarta harus tetap terbuka, tetapi tidak boleh kehilangan kendali. Yang paling utama, jangan sampai warga Jakarta menjadi penonton di kotanya sendiri,” tandas Kevin. 

BERITALAINNYA
BERITATERKINI