Komisi X DPR Tegaskan MBG Tak Sedot Anggaran Pendidikan
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hardian Irfani menegaskan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi unggulan Presiden Prabowo Subianto tak menyedot atau mengambil anggaran pendidikan.
"Malah, dana pendidikan bertambah karena adanya program MBG," kata Lalu dalam keterangannya, Jakarta, Rabu, 18 Maret 2026.
Legislator dari Fraksi PKB ini menegaskan dalam postur anggaran pendidikan itu ada makan bergizi gratis, ada sekolah rakyat, kemudian ada gaji guru dan dosen, serta anggaran-anggaran rutin di Kementerian Pendidikan.
"Jadi, enggak ada itu dipotong, dipangkas, berkurang. Justru bertambah. Contoh di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pemerintah menyiapkan anggaran belanja tambahan Rp189 triliun dan Insya Allah nanti pada saat libur Lebaran kami akan membahas itu," ujarnya.
Wakil Rakyat dari Dapil NTB II ini mengatakan sejak awal Presiden Prabowo tidak pernah ingin mengambil anggaran pendidikan 20 persen dari APBN meski ada program MBG yang menelan dana Rp1 triliun dalam sehari.
"Jadi jelas, bahwa MBG tidak akan mengganggu anggaran di Kementerian Pendidikan. Contoh, Kemendikdasmen bertambah, di Kementerian Diktisaintek bertambah, Kementerian Kebudayaan. Insya Allah akan ditambah," katanya.
Lalu mengatakan besaran dana pendidikan dari 20 persen APBN sekitar Rp760 triliun khusus dana pendidikan. Seluruh postur anggaran itu sudah masuk ke dalam anggaran pendidikan tahun ini.
Menurutnya, Presiden Prabowo berencana memangkas dana imbas situasi perang di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat, Israel melawan Iran. Rencana efisiensi itu telah diinstruksikan ke jajaran pembantu Presiden di kementerian-kementerian.
"Ya, Presiden telah mengambil langkah-langkah melalui menteri-menteri. Tujuannya untuk menghemat BBM imbas perang Timur Tengah," kata dia.
Akibat imbas perang tersebut, kata Lalu, cadangan BBM Indonesia cukup terganggu sehingga pemerintah pusat perlu membahas dan menghitung sampai kapan cadangan BBM Indonesia bertahan.
"Nah salah satu langkahnya adalah efisiensi. Tapi kami mempersilakan silakan lakukan efisiensi tetapi jangan mengurangi dana pendidikan. Karena dana pendidikan itu mandatori dari konstitusi kita. Jadi 20 persen dana pendidikan itu wajib dipenuhi," tegasnya.
Ketua DPW PKB NTB itu pun meyakini Presiden tidak akan memangkas pendidikan seperti sekolah rakyat, sekolah garuda dan penambahan insentif guru.
"Jadi, tidak ada yang terganggu selama MBG. Kami di Komisi 10 sedang menghitung bersama kementerian dan lembaga," katanya.
