Kebut Bangun Hunian, Pemerintah Targetkan Nihil Pengungsi di Tenda Sebelum Lebaran

SinPo.id -  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menargetkan, seluruh pengungsi korban bencana di Sumatra tidak lagi tinggal di tenda sebelum perayaan Idul Fitri 2026. Sebab, jika pengungsi terlalu lama di tenda, dapat memicu berbagai persoalan kesehatan maupun psikologis, terutama bagi kelompok rentan, seperti anak-anak. 

"Kami juga menarget sebelum Lebaran tidak ada lagi yang di tenda. Jangan terlalu lama di tenda karena tidak bagus untuk kesehatan mental, tidak bagus kesehatan fisik. Yang bahaya kalau anak-anak kena campak," kata Tito dalam proses penyerahan  ambulans bagi daerah terdampak bencana hidrometeorologi Sumatra di Kantor Kemenkes, Jakarta, Kamis, 12 Maret 2026. 

Tito menekankan pentingnya percepatan penanganan pengungsi agar para penyintas dapat segera menempati hunian yang lebih layak. Saat ini, jumlah pengungsi terus menurun seiring percepatan penanganan yang dilakukan pemerintah pusat bersama pemerintah daerah. 

Pada awal bencana, jumlah pengungsi sempat mencapai sekitar 12.000 orang, namun kini telah berkurang secara signifikan. "Cepat sekali berkurang, dari 12.000 sekarang tinggal sekitar 1.600-an," kata Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra itu. 

Pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), untuk mempercepat pembangunan hunian sementara bagi warga terdampak.

Menurut Tito, saat ini hanya tersisa satu titik pengungsian yang masih menjadi perhatian utama pemerintah, yakni di wilayah Langkahan, Aceh Utara. "Saya minta dalam waktu sekitar 10 hari hunian sementaranya sudah jadi," ujarnya.

Ia memastikan, pemerintah terus memantau proses pemulihan di berbagai sektor. Mulai dari layanan pemerintahan, fasilitas kesehatan, akses jalan, hingga pemulihan aktivitas ekonomi masyarakat. 

Sejumlah indikator layanan dasar juga dilaporkan mulai kembali normal, seperti ketersediaan listrik, jaringan komunikasi, distribusi bahan bakar, hingga aktivitas pasar di wilayah terdampak. "Kami melihat banyak indikator sudah mendekati normal, termasuk fasilitas kesehatan yang relatif cepat pulih," kata Tito.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Zulfikar Arse Sadikin, mengapresiasi kinerja  Satgas PRR Pascabencana Sumatra yang terus menunjukkan kemajuan dalam menangani berbagai persoalan di wilayah terdampak bencana.

Menurutnya, langkah-langkah yang dilakukan Satgas PRR secara bertahap mulai mampu menjawab berbagai persoalan di lapangan. Mulai dari penanganan pengungsi hingga penyediaan hunian yang lebih layak bagi masyarakat terdampak. Upaya tersebut juga menjadi bagian dari percepatan target pemerintah agar tidak ada lagi warga yang harus bertahan di tenda pengungsian menjelang perayaan Idulfitri.

Meski demikian, Zulfikar mengakui proses penanganan bencana berskala besar tentu tidak dapat memuaskan semua pihak dalam waktu singkat. Namun ia menilai berbagai permasalahan yang muncul di lapangan mulai dapat ditangani secara bertahap seiring kerja Satgas PRR yang terus berjalan. 

"Sejauh pencapaian sampai saat ini, kinerja Satgas PRR bisa diapresiasi. Satu per satu permasalahan di lokasi bencana dapat ditangani, meskipun tentu tidak bisa memuaskan semua pihak," ujar Zulfikar. 

Zulfikar menegaskan Komisi II DPR akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna memastikan pengelolaan anggaran oleh Satgas PRR dilakukan secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan peruntukan dan ketentuan peraturan yang berlaku. 

"Untuk transparansi dan akuntabilitas, Komisi II berkomitmen untuk melalukan pengawasan agar seluruh anggaran yang di kelola oleh Satgas PRR sesuai dengan peruntukan dan peraturan," bebernya.

Selain itu, ia menilai model penanganan bencana melalui satuan tugas merupakan pendekatan yang tepat, terutama untuk bencana berskala besar dengan jumlah korban dan wilayah terdampak yang luas. Menurutnya, pola koordinasi semacam ini memungkinkan percepatan penanganan lintas sektor di lapangan.

Ia mencontohkan pendekatan serupa pernah diterapkan dalam penanganan bencana besar sebelumnya dan dinilai efektif dalam mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi. "Saya kira model-model penanganan bencana alam berskala masif dari sisi korban dan luas wilayah luas memang membutuhkan model Satgas PRR ini, seperti saat menangani tsunami dulu, dan bisa semakin disempurnakan model kerjanya," katanya.