DPR Pastikan APBN Jaga Kesejahteraan Rakyat di Tengah Konflik Global
SinPo.id - DPR RI akan memastikan kemampuan fiskal anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tetap menjaga rakyat Indonesia di tengah eskalasi konflik global.
"DPR RI akan memastikan bahwa kemampuan fiskal APBN Tahun Anggaran 2026 tetap dapat menjaga dan mempertahankan derajat kehidupan rakyat, kesejahteraan rakyat tidak turun kelas," kata Ketua DPR RI Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026.
Puan mengatakan politik anggaran pemerintah harus dapat menjaga ketahanan fiskal yang dapat memastikan rakyat tetap mendapatkan jalan menuju kesejahteraan serta mendapatkan pelayanan umum yang berkualitas, sekaligus merasa aman dan tentram.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) ini mengingatkan kemampuan dan ketahanan fiskal ini mengingat dampak dari konflik geopolitik di Timur Tengah yang akan memengaruhi stabilitas ekonomi global, termasuk perekonomian Indonesia.
"Hal ini akan memengaruhi harga minyak, harga transportasi, harga barang, nilai tukar rupiah terhadap Dollar AS, rantai perdagangan, pertumbuhan ekonomi, serta ketahanan fiskal dalam menjalankan pembangunan," katanya.
Puan mengingatkan pada saat yang sama, rakyat masih terus menaruh harapan besar agar negara hadir dalam menciptakan lapangan kerja, memperkuat ekonomi, serta meningkatkan penghasilan dan akses terhadap layanan pendidikan maupun kesehatan.
Dalam pidatonya di pembukaan masa Sidang Paripurna, Puan menyebut dunia sedang menyaksikan konflik geopolitik menggunakan kekuatan militer.
Ketegangan yang melibatkan AS, Israel, dan Iran disebut menunjukkan dinamika hubungan internasional yang sarat kepentingan strategis, dominasi keamanan regional, serta persaingan kekuatan global.
Dia memandang konflik antara AS, Israel, dan Iran tidak hanya mencerminkan pertentangan kepentingan di tingkat regional, tetapi juga menggambarkan tantangan besar bagi tata kelola global ke depan.
Meningkatnya eskalasi aksi militer itu disebut membawa pemahaman kolektif bahwa penggunaan kekuatan militer yang terjadi saat ini telah mengabaikan prinsip penghormatan terhadap kedaulatan negara.
Dia juga menyebut eskalasi konflik memperlihatkan dominasi negara tertentu atas negara lain, mengabaikan peran lembaga multilateral dalam mencegah konflik yang lebih luas, serta kegagalan sistem keamanan global menjamin keseimbangan kepentingan antarnegara.
Situasi ini, kata Puan, menegaskan kembali pentingnya penguatan hukum internasional, peran lembaga internasional dalam menjaga perdamaian, keadilan, stabilitas dunia, serta hak negara dalam mempertahankan kedaulatannya.
