Komisi II DPR Gelar RDPU Dengan Pakar Hukum Tata Negara Bahas Revisi UU Pemilu

SinPo.id -  Tiga pakar Hukum Tata Negara, Jimly Asshiddiqie, Mohammad Mahfud MD, dan Refly Harun, mengikuti Rapat Dengar Pedapat Umum (RDPU) dengan Komisi II DPR, di Ruang Komisi II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10 Maret 2026). Dalam RDPU ini Komisi II DPR meminta masukan terhadap desain serta permasalahan krusial penyelenggaraan Pemilu, sekaligus sebagai bagian dari pemenuhan aspek meaningful participation (partisipasi bermakna), dalam rangka penyusunan Daftar Inventaris Masalah (DIM) terkait revisi UU Pemilu (Nomor 7 Tahun 2017), yang ditargetkan rampung pada November 2026.