Ancaman Ekonomi Perang Iran AS Israel

Penguatan cadangan fiskal dan penajaman prioritas belanja menjadi langkah penting agar ruang APBN tetap terjaga tanpa mengorbankan program perlindungan sosial.

SinPo.id -  Perang antara Iran dengan Amerika serikat dan Israel yang belakangan  ini akan merambah kekuatan negara lain, dinilai memicu ancaman ekonomi global.  

Perang di wilayah Timur Tengah itu dikhawatirkan menimbulkan lonjakan harga minyak dan gangguan perdagangan global. Hal itu mengacu gangguan lalu lintas energi melalui Selat Hormuz, jalur laut strategis yang mengangkut sekitar 20 persen minyak dunia.

Kepala Penelitian Risiko Politik di Coface, Ruben Nizard, menilai perang Iran menimbulkan dampak kenaikan harga minyak yang berkelanjutan sehingga mendorong inflasi lebih jauh.

"Kenaikan harga minyak yang berkelanjutan dapat menimbulkan masalah lain dengan menaikkan biaya pengiriman maritim dan mendorong inflasi lebih jauh,"  ujar Ruben dikutip AFP pada Selasa 3 Maret 2026.

Menurut Ruben, perang menimbulkan skenario biaya energi meningkat tajam, sementara pertumbuhan ekonomi global tetap lemah. “Ini berpotensi menjadi realitas stagflasi," Ruben menjelaskan.

Kekhawatiran itu juga disampaikan ekonom independen, Sylvain Bersinger, yang menilai konflik Iran dengan AS dan Israel bisa memicu guncangan energi besar, mendorong harga minyak bahkan menembus US$ 110 per barel bila eskalasi terus.

“Risiko terhadap inflasi global akan nyata karena kenaikan harga energi sangat sensitif terhadap konsumsi dan biaya produksi,” ujar Sylvain.

Tercatat harga minyak berjangka internasional mencatat lonjakan signifikan pada pekan ini. Kontrak minyak Brent sempat menembus US$ 79 hingga 80 sekitar Rp1,33 juta-Rp1,35 juta per barel, jauh di atas level awal tahun sekitar US$ 61 per barel, mencerminkan kekhawatiran pasokan energi global.

Sedangkan tekanan inflasi tak hanya datang dari minyak. Harga gas acuan Eropa juga melonjak lebih dari 40 persen, sebagai efek serangan terhadap fasilitas energi di Qatar yang memaksa penghentian produksi gas. Hal itu semakin memperkuat tekanan terhadap harga energi di pasar global.

Dampak geopolitik Timur Tengah juga terlihat pada pasar keuangan. Imbal hasil obligasi pemerintah di beberapa negara utama melonjak. Hal itu mencerminkan kekhawatiran investor terhadap prospek pertumbuhan ekonomi sementara mata uang emerging market, termasuk nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, menunjukkan tekanan di tengah kekhawatiran global.

Kekhawatiran Indonesia

Anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini mengingatkan penutupan jalur pelayaran Selat Hormuz oleh pemerintah Iran akan menjadi persoalan yang serius. Pemerintah diminta menyiapkan antisipasi yang konkret dalam menghadapi dampak dari hal tersebut.

"Penutupan jalur pelayaran di Selat Hormuz merupakan perkembangan serius yang harus diantisipasi secara komprehensif oleh pemerintah," kata Amelia, Selasa, 3 Maret 2026.

Menurut Amelia, Selat Hormuz merupakan salah satu choke point energi paling strategis di dunia. Ia membenarkan data Energy Information Administration (EIA) yang menyebutkan sekitar 20 persen pasokan minyak global setiap hari melewati jalur itu.

“Jika gangguan di kawasan tersebut hampir pasti akan memicu volatilitas harga minyak dunia dan berdampak pada stabilitas ekonomi global, termasuk Indonesia,” ujar Amelia mengingatkan.

Ia menyebut Indonesia sebagai negara pengimpor minyak bersih atau net importer, sangat rentan terhadap lonjakan harga minyak mentah. Bahkan akan berdampak langsung pada beban subsidi energi, tekanan terhadap APBN, nilai tukar rupiah, hingga inflasi domestik.

Amelia mengimbau pemerintah segera melakukan langkah-langkah antisipatif, seperti memperkuat koordinasi lintas kementerian, khususnya Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, dan Bank Indonesia, guna memitigasi dampak fiskal dan moneter dari potensi lonjakan harga minyak.

"Lalu, mengamankan cadangan energi nasional, termasuk optimalisasi cadangan operasional BBM dan memastikan distribusi dalam negeri tetap stabil," katanya.

Tak hanya itu, Amelia meminta pemerintah melakukan diversifikasi sumber pasokan energi, baik melalui kontrak jangka panjang maupun alternatif rute distribusi, untuk mengurangi ketergantungan pada kawasan terdampak konflik.

"Kemudian, menyiapkan skenario kontinjensi APBN, termasuk penyesuaian asumsi harga minyak (ICP) apabila terjadi eskalasi berkepanjangan," kata Amelia menjelaskan.

Sedangkan meningkatkan diplomasi aktif, melalui jalur bilateral maupun multilateral guna mendorong stabilitas kawasan dan menjamin kebebasan navigasi sesuai hukum internasional juga penting.

Kekhawatiran yang sama juga disampaikan Asosiasi Pemasok Energi, Mineral dan Batubara Indonesia (ASPEBINDO) terkait eskalasi konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran, yang berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi global. Terlebih, Iran sudah memutuskan menutup jalur distribusi Selat Hormuz.

"Sekitar 20 persen pasokan minyak dunia dan hampir sepertiga perdagangan LNG global melewati Selat Hormuz. Setiap eskalasi di kawasan tersebut akan berdampak langsung terhadap lonjakan harga energi global, termasuk biaya impor BBM dan LNG Indonesia yang saat ini masih cukup tinggi," kata Ketua Umum ASPEBINDO, Anggawira,  Minggu, 1 Maret 2026.

Menurut Anggawira, ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak (BBM) yang telah melampaui 50 persen, menjadikan perekonomian nasional sangat rentan terhadap imported inflation akibat gejolak harga energi internasional. Sehingga kenaikan harga minyak mentah global berpotensi meningkatkan tekanan terhadap APBN, khususnya pada pos subsidi dan kompensasi energi.

Di sisi lain, potensi kenaikan harga LNG di pasar spot Asia akibat konflik global akan berdampak langsung terhadap biaya pokok penyediaan listrik nasional.

“Karena, sebagian pembangkit listrik di Indonesia masih bergantung pada pasokan LNG impor berbasis harga pasar,” ujar Anggawira menambahkan.

Dalam situasi geopolitik global yang semakin tidak menentu, ia menyarankan pemerintah segera mengambil langkah antisipatif guna menjaga stabilitas energi nasional dan melindungi daya tahan sektor industri.

ASPEBINDO merekomendasikan langkah-langkah strategis, antara lain pemerintah perlu meningkatkan cadangan operasional BBM nasional sebagai buffer terhadap potensi gangguan pasokan global, memanfaatkan batubara dan gas bumi domestik untuk sektor ketenagalistrikan perlu dimaksimalkan guna mengurangi ketergantungan terhadap LNG berbasis harga spot.

Kemudian, pemerintah perlu mengamankan kontrak LNG jangka panjang untuk menjaga stabilitas harga energi primer nasional, juga membentuk satuan tugas khusus untuk memantau dan merespons secara cepat dampak konflik global terhadap rantai pasok energi nasional.

Menurut dia, dalam kondisi ketidakpastian geopolitik global, pemerintah perlu menyeimbangkan agenda transisi energi jangka panjang dengan kebutuhan menjaga ketahanan energi nasional dalam jangka pendek.

"Transisi energi tetap penting, namun dalam situasi konflik global, stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga energi harus menjadi prioritas utama untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan industri nasional," katanya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menjawab kekhawatiran  dampak krisis minyak akibat perang Iran AS dan Irael. Menurut Bahlil, cadangan bahan bakar minyak (BBM) nasional saat ini berada dalam kondisi aman dan bahkan telah melampaui standar minimal cadangan nasional.

“Kalau sampai dengan sekarang belum terganggu. Tapi ke depan kan pasti kalau perangnya lama pasti akan berdampak. Itu sudah pasti. Sampai dengan 1 hingga 2 bulan ke depan insyaallah kita masih clear. Insyaallah tidak ada masalah,” ujar Bahlil usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto, pada Rabu, 4 Maret 2026.

Menurut Bahlil, pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah langkah mitigasi guna mengantisipasi potensi gangguan pada jalur pasokan energi global. Salah satunya dengan diversifikasi sumber impor minyak mentah.

“Jadi kalau menyangkut LPG nggak ada masalah. Jadi relative clear lah. Kalau menyangkut BBM yang kita impor kan tinggal bensin. Dan itu kita belinya di Asia Tenggara, tidak ada di Middle East. Jadi relatif insya Allah clear,”  kata Bahlil menjelaskan.

Bahlil mengaku kapasitas daya tampung cadangan BBM Indonesia selama ini masih terbatas, yakni maksimal sekitar 25 hari.

“Sekarang BBM kita itu sudah 23 hari. Jadi sudah di atas standar minimal cadangan nasional yang sebagaimana lazimnya,” ujar Bahlil.

Keterbatasan kapasitas penyimpanan menjadi salah satu tantangan yang harus segera diperbaiki. Oleh karena itu, Presiden Prabowo memberikan arahan agar pemerintah segera membangun fasilitas penyimpanan baru guna memperkuat cadangan energi nasional.

“Kita tidak punya storage. Makanya sekarang arahan Bapak Presiden segera kita membangun storage. Jadi bukan kita tidak punya cadangan untuk mengisi minyak,”  katanya.

Stabilitas Rupiah di Tengah Konflik

Selain dampak ekonomi sektor bahan bakar, perang Iran AS dan Israel juga akan mengganggu stabilitas nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.

Eskalasi perang antara Israel-AS dengan Iran yang melibatkan negara-negara kunci dalam rantai pasok energi global berpotensi memicu lonjakan harga minyak dan volatilitas pasar keuangan. Apalagi, dunia saat ini tengah memasuki momen Ramadan dan jelang Idul Fitri.

“Kondisi ini harus disiapkan dengan kebijakan yang konkret guna meredam potensi tekanan ekonomi nasional. Terutama pada momentum Ramadan dan Idul Fitri 2026,” ujar Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun. 

Misbakhun  khawatir jika tidak diantisipasi secara terukur, perang yang terjadi antara Iran AS dan Israel dapat menekan rupiah, membebani subsidi energi dalam APBN, serta mendorong kenaikan harga barang dan jasa di dalam negeri.

"Jadi pemerintah harus bergerak cepat dengan skenario fiskal yang jelas dan langkah stabilisasi yang konkret," ujar  Misbakhun .

Ia juga mendorong Kementerian Keuangan (Kemenkeu) perlu segera menyiapkan skenario fiskal darurat yang realistis. Termasuk, kemungkinan penyesuaian postur belanja negara apabila harga minyak dunia bertahan di level tinggi.

Penguatan cadangan fiskal dan penajaman prioritas belanja menjadi langkah penting agar ruang APBN tetap terjaga tanpa mengorbankan program perlindungan sosial.

Selain itu koordinasi erat antara Kemenkeu dan Bank Indonesia menjadi krusial untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan likuiditas pasar keuangan. Sebab, gejolak global seringkali memicu arus keluar modal dan tekanan pada rupiah, sehingga bauran kebijakan fiskal dan moneter harus disiapkan dalam satu kerangka respons yang terintegrasi.

"Dunia usaha memerlukan kepastian, sementara masyarakat membutuhkan rasa aman. Karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus berjalan selaras untuk menenangkan gejolak pasar," kata Misbakhun menjelaskan.

Misbakhun juga mendorong pemerintah memastikan ketersediaan pasokan energi dan kelancaran distribusi logistik dalam negeri tetap terjaga. Hal itu untuk mengantispasi jika harga minyak dunia melonjak signifikan.

“Pemerintah perlu menyiapkan langkah penyangga agar harga BBM domestik tidak langsung menimbulkan efek berantai terhadap harga pangan dan kebutuhan pokok lainnya,” katanya. (*)