DPR Minta Pemerintah Lindungi Jemaah Umrah di Tengah Ketegangan Timur Tengah
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abdul Wachid, meminta Pemerintah untuk memastikan perlindungan bagi puluhan ribu jamaah umrah asal Indonesia di tengah memanasnya situasi geopolitik di Timur Tengah.
Pihaknya juga mengatakan akan terus menjalin koordinasi intensif dengan Pemerintah untuk memantau keselamatan jemaah yang saat ini berada di Arab Saudi maupun yang masih dalam perjalanan.
"Kami di Komisi VIII DPR RI terus melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah, khususnya Kemenhaj, untuk memitigasi perkembangan situasi di Timur Tengah," kata Abdul Wachid, dalam keterangan persnya, dikutip Senin, 2 Maret 2026.
"Perhatian kuat kami saat ini tertuju pada jemaah yang menggunakan penerbangan transit, seperti di Doha, Qatar, maupun Dubai, karena mereka yang paling rentan terdampak jika terjadi penutupan ruang udara secara mendadak," imbuhnya.
Ia pun meminta meminta pihak travel atau Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) untuk bersikap proaktif dan bertanggung jawab penuh terhadap jemaah mereka.
"Tidak boleh ada jemaah yang dibiarkan tanpa kejelasan. Di saat yang sama, Pemerintah melalui Kemenhaj harus menjalin komunikasi yang sangat intensif dengan pihak KBRI di negara-negara transit tersebut, serta seluruh stakeholder terkait lainnya agar perlindungan jemaah kita terjamin," tegasnya.
Selain itu, pihaknya juga mengimbau masyarakat agar menunda dulu perjalanan umrah, baik yang direncanakan di akhir Ramadan, maupun selama bulan Ramadan, karena meningkatnya ketegangan di Timur Tengah.
"Kita harus menunggu sampai ada pemberitahuan resmi mengenai jaminan keamanan selanjutnya. Keselamatan nyawa adalah prioritas utama yang tidak bisa ditawar," katanya menambahkan.
