Legislator Sebut Ketegangan di Selat Hormuz Alarm Ketahanan APBN
SinPo.id - Anggota Komisi XI DPR RI, Habib Idrus Salim Aljufri, menyebut ketegangan di Selat Hormuz sebagai alarm bagi ketahanan APBN. Karena memicu kekhawatiran di pasar energi global dan memengaruhi sentimen investor di berbagai kawasan, mulai dari Asia hingga Eropa.
Pasalnya, Selat Hormuz yang menjadi penghubung Teluk Persia dan Laut Arab tersebut dilalui sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia, dan menjadikannya salah satu titik paling strategis dalam rantai pasok energi internasional. Sehingga harga minyak mentah melonjak.
“Indonesia memang tidak terlibat dalam konflik, tetapi dampak ekonominya bisa menjalar cepat. Ketika harga energi dunia bergejolak, struktur APBN dan stabilitas ekonomi kita ikut terpengaruh,” kata Habib Idrus, dalam keterangan persnya, Minggu, 1 Maret 2026.
Lonjakan harga minyak dunia juga berpotensi meningkatkan tekanan terhadap subsidi energi, yang memicu inflasi melalui kenaikan biaya transportasi dan distribusi, serta memberi tekanan pada nilai tukar rupiah.
Hala itu lantaran Indonesia masih mengimpor sebagian kebutuhan minyak dan produk energi tertentu. Karena itu, setiap kenaikan harga global akan berdampak pada struktur biaya domestik dan pada akhirnya memengaruhi daya beli masyarakat.
“Ketika biaya energi meningkat, efeknya berantai. Harga barang dan jasa bisa ikut naik. Pemerintah harus mengantisipasi dampak ini secara komprehensif,” ungkapnya.
Oleh sebab itu, pihaknya menekankan pentingnya koordinasi kebijakan fiskal dan moneter dalam menjaga stabilitas makroekonomi di tengah gejolak global. Ia pun mendorong pemerintah memastikan cadangan energi nasional dalam kondisi aman serta memperkuat ketahanan sektor energi.
Terakhir, Komisi XI DPR RI akan mencermati perkembangan situasi tersebut dan meminta pemerintah memaparkan langkah-langkah konkret yang disiapkan guna menjaga stabilitas ekonomi nasional, demi melindungi masyarakat.
“Geopolitik global memang di luar kendali kita. Namun kesiapan kebijakan nasional adalah tanggung jawab kita. APBN harus cukup tangguh menghadapi guncangan eksternal,” katanya.
