BRIN Bentuk Satgas Dukung Penanggulangan Bencana di Sumatra
SinPo.id - Wakil Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Amarulla Octavian menyatakan lembaganya membentuk Task Force Supporting Penanggulangan Bencana untuk memperkuat penanganan bencana di Sumatra melalui pendekatan ilmiah.
“Penguatan kebijakan mitigasi risiko bencana berbasis riset dan inovasi menjadi kebutuhan strategis dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan,” kata Amarulla melalui keterangan di Jakarta, Minggu, 1 Maret 2026.
Menurut dia, pembentukan task force tersebut merupakan wujud konkret peran BRIN dalam menyediakan data ilmiah dan teknologi guna mendukung pengambilan keputusan pemerintah daerah. Amarulla menegaskan, riset dan inovasi harus menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan kebencanaan.
“Riset dan inovasi harus menjadi fondasi utama dalam penyusunan kebijakan, agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan berkelanjutan,” tuturnya.
Amarulla menjelaskan, di tingkat daerah mitigasi risiko bencana perlu diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan Rencana Kontingensi Daerah. Dengan pendekatan itu, mitigasi tidak lagi bersifat reaktif.
“Dengan pendekatan ini, mitigasi tidak lagi bersifat responsif, tetapi menjadi bagian integral dari strategi pembangunan daerah,” ujar Amarulla.
Dia mencontohkan Sumatra Barat sebagai praktik baik implementasi kebijakan mitigasi risiko bencana. Adapun provinsi tersebut menghadapi ancaman bencana kompleks, mulai dari gempa bumi, tsunami, banjir, hingga tanah longsor.
Namun, kata dia, pemerintah provinsi bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan pemangku kepentingan menunjukkan komitmen memperkuat mitigasi berbasis kebijakan dan kolaborasi lintas sektor.
Menurut Amarulla, pengalaman Sumatera Barat dapat menjadi model bagi daerah lain dengan karakteristik kerawanan serupa. Dia menyebut, kebijakan mitigasi yang ditopang data ilmiah, perencanaan matang, serta koordinasi antarlembaga dinilai mampu meningkatkan ketangguhan daerah sekaligus memastikan ketepatan alokasi anggaran pada tahap pembangunan infrastruktur pascabencana.
Ke depan, lanjut Amarulla, BRIN akan memfokuskan kebijakan penanggulangan bencana pada penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan berbasis riset, pengembangan peta risiko bencana yang dinamis, peningkatan edukasi kebencanaan, serta penguatan kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Amarulla menambahkan, BRIN juga mendorong penguatan peran BRIDA dan Bapperida sebagai motor penggerak riset dan inovasi di daerah.
“Kami berharap terbangun pemahaman bersama bahwa mitigasi risiko bencana tidak cukup hanya berbasis pengalaman, tetapi harus diperkuat dengan bukti ilmiah, data yang valid, serta inovasi teknologi yang aplikatif,” tandasnya.
