Menhub Alokasikan 7.150 Kuota Mudik Gratis Laut untuk Warga Malut
SinPo.id - Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengalokasikan 7.150 kuota mudik gratis angkutan laut bagi masyarakat Maluku Utara (Malut) untuk periode Lebaran 2026. Kuota tersebut setara sekitar 10,82 persen dari total kuota nasional.
“Sehingga, kesiapan armada kapal, kelancaran operasional pelabuhan, serta pengawasan keselamatan pelayaran menjadi perhatian utama dalam menghadapi angkutan Lebaran 2026,” kata Dudy dalam keterangan di Jakarta, Minggu, 1 Maret 2026.
Dia menjelaskan, karakteristik wilayah Maluku Utara yang didominasi kepulauan membuat transportasi laut menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat. Karena itu, kata Dudy, pemerintah menaruh perhatian khusus pada kesiapan layanan moda tersebut selama arus mudik dan balik Lebaran.
"Program mudik gratis laut itu akan dilayani melalui 18 ruas pelayaran yang menghubungkan sejumlah simpul transportasi penting, seperti Ternate, Sofifi, Jailolo, Ambon, hingga Manado," tuturnya.
Selain kuota mudik gratis, Dudy menyebut, Kementerian Perhubungan juga menyiapkan dukungan sarana dan prasarana transportasi laut secara nasional, termasuk kapal laut dan kapal penyeberangan, guna memastikan kapasitas angkutan mencukupi.
Untuk Maluku Utara, kata Dudy, disiapkan 15 lintasan pelayaran yang dilayani 14 kapal laut, terdiri dari kapal Pelni, kapal perintis, serta kapal swasta dengan kapasitas antara 325 hingga 2.000 penumpang. Adapun layanan penyeberangan mencakup 29 lintasan dengan 13 kapal berkapasitas sekitar 50 hingga 400 penumpang.
Dudy mengatakan, dalam upaya memastikan keselamatan transportasi, dirinya telah menggelar rapat koordinasi dengan Wakil Gubernur Maluku Utara Sarbin Sehe guna membahas kesiapan angkutan Lebaran 2026 di wilayah tersebut.
Dia menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah dalam mengatur akses menuju pelabuhan, mengendalikan kepadatan penumpang di dermaga, serta mengawasi operasional kapal rakyat dan speedboat antar-pulau selama masa mudik.
“Keberhasilan penyelenggaraan angkutan Lebaran sangat bergantung pada sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat keamanan, operator transportasi, maupun masyarakat,” tandasnya.
