MPR RI Minta OKI Maksimalkan Peran Dewan Perdamaian Hadapi Agresi Israel di Tepi Barat Palestina

Laporan: Galuh Ratnatika
Jumat, 27 Februari 2026 | 23:23 WIB
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW). (SinPo.id/Dok. DPR RI)
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW). (SinPo.id/Dok. DPR RI)

SinPo.id - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), mengingatkan kepada para menteri luar negeri (Menlu) yang akan menghadiri rapat darurat Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk mengkritisi rencana Israel yang akan mencaplok wilayah Tepi Barat, Palestina.

Menurutnya, rapat tersebut perlu menghasilkan kesepakatan untuk segera melakukan tindakan yang dapat menghentikan rencana tersebut. Hal itu penting untuk menyelamatkan Tepi Barat sebagai bagian dari upaya menyelamatkan Palestina dan Masjid Al Aqsha dari penguasaan ilegal Israel.

“Rapat Darurat tingkat Menteri OKI ini sangat penting karena semakin gentingnya situasi yang mengancam bukan hanya di Jalur Gaza, tetapi juga wilayah Palestina lainnya, yakni Tepi Barat dan Yerusalem Timur," kata HNW, dalam keterangan persnya, Jumat, 27 Februari 2026.

Di kondisi yang genting seperti saat ini, pihaknya juga mendorong pertemuan tingkat menteri luar negeri tersebut segera ditingkatkan menjadi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antar kepala negara anggota OKI guna menghasilkan keputusan yang lebih strategis dan konkret.

“Untuk pembahasan awal memang lebih tepat dilakukan oleh para menlu, tetapi agar keputusan yang dihasilkan lebih strategis dan konkret untuk menyelamatkan Tepi Barat sebagai langkah nyata menyelamatkan Palestina, sangat penting apabila keputusan KTT tingkat menlu itu ditindaklanjuti dengan KTT tingkat kepala negara OKI,” tegasnya.

Terlebih, kata HNW, para kepala negara dari beberapa anggota OKI juga tergabung dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) yang dipimpin Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Sehingga perlu adanya langkah bersama untuk membahas peran maksimal kepala negara anggota OKI tersebut di Dewan Perdamaian.

"Termasuk mempertimbangkan memboikot dewan tersebut apabila memang tidak berjalan efektif dalam memperjuangkan Palestina dengan dihentikannya perang, dihadirkannya perdamaian, dan dimerdekakannya Palestina sekalipun dalam skema two state solution," ungkapnya.

"Karena terbukti, alih-alih Israel menghentikan perang dan menghadirkan perdamaian, Israel malah memperluas medan perang dengan menyerang Tepi Barat serta membuat keputusan dan aksi militer untuk mencaplok wilayah tersebut," kata HNW menambahkan.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI