Legislator Sebut Anggaran Mobil Dinas Rp8,5 Miliar Gubernur Kaltim Berlebihan
SinPo.id - Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus menilai anggaran mobil dinaa Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas'ud yang mencapai Rp8,5 miliar tidak tepat. Nilai anggaran untuk mobil itu bahkan disebut melawan semangat Presiden Prabowo Subianto yang tengah menggaungkan efisiensi anggaran.
"Menurut saya, pembelian kendaraan mewah oleh Gubernur Kaltim saat daerahnya mengalami pemangkasan anggaran yang drastis adalah tindakan yang tidak peka dan berlebihan. Transfer ke daerah untuk provinsi Kaltim mengalami pemangkasan hampir mencapai 75 persen, dari Rp9,3 triliun menjadi hanya Rp2,3 triliun," kata Deddy kepada wartawan, Jakarta, Kamis, 26 Februari 2026.
Menurutnya, dengan kondisi infrastruktur yang belum baik, gubernur dan jajaran justru harus menunda pembelian mobil dinas. Deddy mendorong agar anggaran dialihkan untuk perbaikan infrastruktur.
"Jika alasannya karena kondisi infrastruktur yg sangat buruk, ada banyak jenis mobil yang mampu dengan harga lebih murah. Pembelian mobil mewah saat anggaran seret harusnya bisa ditunda ke tahun berikutnya atau dibatalkan sama sekali," ujarnya.
Lagi pula, kata dia, kunjungan gubernur ke daerah tak dilakukan setiap hari. Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) ini mengatakan gubernur bisa saja menyewa saat diperlukan.
"Toh, tidak setiap hari Gubernur berkunjung ke daerah dan bisa dilakukan penghematan dengan leasing atau menyewa saat diperlukan," ujarnya.
"Jadi keputusan tetap melakukan pembelian mobil yang tergolong mewah justru melawan semangat penghematan dan efisiensi yang digelorakan Presiden Prabowo," timpal dia.
Sebelumnya, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud buka suara soal anggaran Rp8,5 miliar untuk pengadaan mobil dinas. Dia mengatakan pengadaan dilakukan sesuai aturan serta untuk menjaga muruah Kaltim.
Persoalan anggaran Rp8,5 miliar itu awalnya dijelaskan oleh Sekda Kaltim, Sri Wahyuni. Sri menyebut rencana pengadaan telah melalui pertimbangan matang berdasarkan kebutuhan kedinasan dan efektivitas kerja kepala daerah.
Dia mengatakan kendaraan operasional tersebut ditujukan untuk menjangkau wilayah Kaltim yang punya karakteristik geografis ekstrem. Dia mengatakan mobil dinas gubernur harus bisa melalui medan berat di Kaltim.
"Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif," ujar Sri Wahyuni.
