Papua Connection Dukung Pembangunan Berbasis Kemanusiaan
SinPo.id - Sejumlah tokoh masyarakat, akademisi, dan aktivis asal Papua menggelar dialog kebangsaan bertajuk “Merawat Kemanusiaan, Membangun Harapan di Tanah Papua” yang dirangkaikan dengan deklarasi Papua Connection.
Dialog tersebut menyoroti situasi keamanan di Tanah Papua, khususnya rangkaian kekerasan bersenjata yang menyasar warga sipil seperti pilot, tenaga kesehatan (nakes), dan guru.
Deklarator Papua Connection, Charles Kossay, menyayangkan tindakan penembakan terhadap tenaga pelayanan publik yang dinilai tidak dapat dibenarkan.
“Ini suatu tindakan yang tidak dapat dibenarkan dan kami sangat menyesalkan. Kelompok-kelompok KKB tidak perlu lagi melakukan kekerasan terhadap tenaga kesehatan, pilot, maupun guru,” kata Charles dalam keterangan di Jakarta yang dikutip pada Kamis, 26 Februari 2026.
Menurut dia, guru, tenaga kesehatan, dan pekerja sipil merupakan kelompok rentan di wilayah konflik yang seharusnya mendapatkan perlindungan agar dapat menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
Ia mendorong pemerintah untuk memperkuat pendekatan persuasif dengan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, serta unsur pemerintah daerah guna menciptakan rasa aman di tengah masyarakat.
“Upaya pemerintah harus membangun pendekatan dengan tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan, dan tokoh pemerintah agar memberikan rasa aman kepada tenaga kesehatan, pilot, dan guru, sehingga mereka bisa bekerja dengan tenang untuk kebutuhan masyarakat di Tanah Papua,” ujarnya.
Selain isu keamanan, forum tersebut juga membahas dinamika Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua yang saat ini memunculkan pro dan kontra di tengah masyarakat.
Charles menilai pembangunan pada prinsipnya dapat didukung sepanjang benar-benar ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat Papua serta melibatkan partisipasi aktif warga setempat.
“Apabila itu untuk kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat Papua, kami melihat itu boleh saja. Tapi kembali lagi, bagaimana keterlibatan masyarakat dalam proyek tersebut harus ada dan untuk kepentingan masyarakat,” katanya.
Ia juga menyoroti maraknya disinformasi dan provokasi yang mengatasnamakan elemen keagamaan dalam menyikapi pembangunan di Papua.
Menurut dia, masyarakat tidak perlu terhasut oleh narasi yang dinilai dapat merusak stabilitas dan menghambat pembangunan.
“Kami berharap masyarakat Tanah Papua tidak perlu lagi terhasut atau terprovokasi oleh kelompok-kelompok yang merusak dan merugikan dalam konteks pembangunan. Ketika kita terhasut isu yang tidak benar, maka pembangunan di daerah itu akan terhambat,” ujarnya.
Dalam dialog tersebut, peserta menyatakan komitmen menolak kekerasan, mendukung pembangunan berperspektif hak asasi manusia, serta mengawal kebijakan pemerintah demi kesejahteraan rakyat Papua.
Charles menegaskan Papua membutuhkan pembangunan yang adil dan berpihak pada kemanusiaan agar masa depan masyarakat di wilayah tersebut dapat tumbuh lebih aman dan sejahtera.
