DPRD DKI Jakarta Minta Anggaran Ketenagakerjaan 2026 Fokus Tekan Pengangguran
SinPo.id - DPRD DKI Jakarta meminta alokasi anggaran ketenagakerjaan 2026 lebih berpihak pada upaya konkret menekan pengangguran. Permintaan itu mengemuka dalam rapat koordinasi bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sebagai respons atas angka pengangguran Jakarta yang dinilai telah melampaui batas toleransi.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengatakan legislatif dan eksekutif merupakan satu kesatuan dalam pemerintahan daerah yang memiliki tanggung jawab bersama melayani warga.
“Legislatif itu adalah pemerintah daerah bersama Pak Gubernur. Jadi, apa yang kami lakukan semata-mata untuk beriringan dengan Gubernur dalam melayani warga Jakarta, termasuk dalam persoalan pengangguran,” ujar Khoirudin, Rabu, 25 Februari 2026.
Menurut Khoirudin, tingkat pengangguran di Jakarta saat ini telah mencapai lebih dari enam persen. Dia mengingatkan kondisi tersebut berpotensi memicu persoalan sosial, termasuk meningkatnya risiko kriminalitas.
Dia menilai alokasi anggaran ketenagakerjaan saat ini belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan pencari kerja. Karena itu, DPRD meminta TAPD memprioritaskan program yang berdampak langsung, terutama pelatihan kerja.
“Jangan sampai masyarakat yang ingin mengikuti pelatihan kerja tidak bisa dilatih karena keterbatasan anggaran. Pengurangan anggaran membuat jumlah peserta pelatihan sangat terbatas. Ini harus dicarikan solusinya,” kata Khoirudin.
Sebagai solusi tanpa menambah beban fiskal secara signifikan, Khoirudin mengusulkan pembebasan biaya medical check up (MCU) dan psikotes bagi calon pekerja melalui Dinas Kesehatan DKI Jakarta. Menurut dia, fasilitas tersebut merupakan aset pemerintah daerah yang dapat dioptimalkan melalui mekanisme penugasan.
“Setiap pekerja membutuhkan medical check up dan psikotes. Itu fasilitas milik Pemda semua. Bisa saja diberikan penugasan agar digratiskan bagi calon pekerja,” tuturnya.
Selain itu, dia mendorong pemanfaatan sarana milik pemerintah daerah dan badan usaha milik daerah (BUMD) untuk mendukung pelatihan kerja, termasuk pelatihan pramudi serta dukungan pembiayaan dari BUMD terkait.
Menurutnya, kendati anggaran mengalami penyesuaian, pemerintah provinsi tetap dapat melakukan penugasan kepada BUMD sebagai bagian dari strategi menekan pengangguran.
Khoirudin mengaku prihatin dengan kondisi ekonomi yang sulit di tengah terbatasnya dukungan anggaran bagi pencari kerja.
“Saya sedih di tengah kondisi ekonomi yang sulit, mencari pekerjaan juga sulit, tetapi kita belum bisa menganggarkan secara maksimal untuk mereka yang membutuhkan pekerjaan. Ini ironi. Saya berharap setelah pertemuan ini kita bersama-sama memikirkan solusinya. Selama ini sudah baik, hanya perlu ditingkatkan,” imbuh dia.
Dia menambahkan, Sekretaris Daerah DKI Jakarta, Uus Kuswanto, akan mengoordinasikan usulan pembebasan biaya MCU dan psikotes tersebut.
“Karena itu merupakan unsur biaya yang cukup besar bagi warga. Pelatihan juga bisa menggunakan fasilitas Pemda sehingga dapat digratiskan. Anggaran yang ada sebetulnya masih bisa disiasati,” tandasnya.
