Dubes AS Dukung Ekspansionisme Israel, Waka MPR: Perlu Ada Penolakan Serius di BoP
SinPo.id - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW), menegaskan perlunya penolakan serius di Board of Peace (BoP) terkait dengan Israel yang akan memperluas kawasan pendudukan, seperti yang disampaikan oleh Duta Besar (Dubes) untuk Israel, Mike Huckabee.
“Pernyataan Dubes AS yang disuarakan di Tel Aviv sementara waktu itu di Washington juga sedang digelar KTT BoP, jelas bertentangan dengan program penghentian perang dan menghadirkan perdamaian yang dinyatakan Trump dengan pembentukan BoP-nya," kata HNW dalam keterangan persnya, dikutip Rabu, 25 Februari 2026.
"Serta bertentangan dengan prinsip solusi dua negara yang juga disebut dalam penolakan OKI dan pernyataan bersama 11 menlu OKI, dan secara langsung dinyatakan oleh delegasi negara-negara anggota BoP dari negara-negara anggota OKI yang hadir dalam KTT BoP di Washington kemarin,” imbuhnya.
Pihaknya juga menegaskan, pembelaan eksistensi negara Palestina merdeka, yang sudah diakui oleh 153 negara anggota PBB, sekalipun dalam bentuk two state solution, harus menjadi pegangan bersama untuk menolak pernyataan tersebut, meskipun Israel telah berulang kali menolaknya.
Namun, kata HNW, jika pernyataan Dubes AS tersebut tidak dikoreksi oleh Presiden AS Donald Trump, maka Indonesia harus menarik diri dari keanggotaan BoP sebagaimana disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto di depan pimpinan ormas Islam dan para mantan Menlu.
“Karena pernyataan Dubes AS itu jelas bertentangan dengan ketentuan UUD NRI 1945 yang menjadi rujukan di Indonesia, yakni menghapus segala bentuk penjajahan, dan tidak sesuai dengan sikap resmi Indonesia yang berulang kali dinyatakan Presiden Prabowo maupun Menlu Sugiono," tegasnya.
Oleh sebab itu, Indonesia harus tetap dalam sikap sesuai konstitusi, membela Palestina dan memperjuangkan kemerdekaan Palestina sekalipun dalam skema two state solution.
Namun, hal itu tidak akan pernah terwujud bila wacana Israel Raya yang didukung oleh Dubes AS tersebut tidak dikoreksi dan dibiarkan menjadi agenda ekspansionisme atau kolonialisme Israel.
