Legislator DKI Minta Pedagang Takjil Ramadan Perkuat Transaksi Nontunai
SinPo.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Wahyu Dewanto mendorong pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), khususnya pedagang takjil selama Ramadan, untuk memperkuat transaksi berbasis digital.
Dia menilai, langkah ini penting agar pelaku usaha musiman mampu mengikuti kebiasaan konsumen yang kian terbiasa menggunakan metode pembayaran nontunai.
“Secara umum, digitalisasi UMKM sudah menjadi perhatian. Masyarakat sudah mulai terbiasa memanfaatkan sistem transaksi digital. Apalagi, transaksi nontunai semakin lazim dalam aktivitas jual beli sehari-hari,” kata Wahyu dalam keterangannya, Minggu, 22 Februari 2026.
Wahyu menilai momentum Ramadan bukan hanya soal peningkatan konsumsi, tetapi juga kesempatan bagi UMKM untuk beradaptasi dengan pola perdagangan modern. Menurut dia, penguatan transaksi digital akan membantu pedagang takjil menjangkau lebih banyak pembeli, terutama di kawasan padat aktivitas menjelang waktu berbuka puasa.
“Dengan penguatan transaksi berbasis digital, pelaku UMKM takjil dapat memanfaatkan Ramadhan sebagai peluang untuk berkembang dan beradaptasi dengan pola perdagangan modern,” ujarnya.
Dia menekankan, keberadaan UMKM takjil berperan penting menjaga perputaran ekonomi selama bulan puasa. Wahyu menyebut, tradisi masyarakat yang berburu makanan dan minuman manis untuk berbuka menjadi penggerak ekonomi musiman yang signifikan.
“Pada dasarnya, hal ini sudah menjadi tradisi. Mudah-mudahan, usaha musiman ini bisa berjalan dengan baik,” kata Wahyu.
Adapun berdasarkan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta menunjukkan tren peningkatan penggunaan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
"Pada 2025, jumlah pengguna QRIS di Jakarta tercatat mencapai 6,1 juta atau naik 3,87 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebanyak 5,9 juta," ungkapnya.
Dari sisi pelaku usaha, kata dia, jumlah merchant yang menggunakan QRIS juga meningkat 13,90 persen, dari 5,7 juta menjadi 6,5 juta pada 2025. Adapun pelaku UMKM mendominasi penggunaan QRIS di Jakarta dengan porsi mencapai 75,22 persen.
