Natalius Pigai: Peniadaan Program Makan Bergizi Gratis Bertentangan dengan HAM
SinPo.id - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai menyatakan pihak-pihak yang ingin meniadakan program makan bergizi gratis (MBG) dan berbagai program kerakyatan lainnya sebagai pihak yang menentang hak asasi manusia (HAM).
Pernyataan itu disampaikan Pigai dalam jumpa pers di Kantor Kementerian HAM, Jakarta, Jumat 20 Februari 2026
“Satu poin yang perlu tahu bahwa orang yang mau meniadakan program makan bergizi gratis dan lain-lain adalah orang yang menentang hak asasi manusia,” kata Pigai, seperti dikutip Antara.
Pigai menyampaikan hal tersebut saat menanggapi dugaan teror yang dialami Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Gadjah Mada (UGM), Tiyo Ardianto, usai mengkritik kebijakan pemerintah.
Menurut Pigai, sejumlah program seperti makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, Sekolah Rakyat, kampung nelayan, hingga swasembada pangan merupakan bentuk kehadiran negara dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Ia menilai program-program tersebut sejalan dengan prinsip HAM.
“Maka orang yang mau meniadakan makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, pendidikan gratis sekolah rakyat, koperasi merah putih, adalah orang yang menentang HAM,” tegasnya.
Pigai juga menyebut Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan bahwa kekuasaan sejatinya milik rakyat, yang tercermin dalam berbagai program prioritas pemerintah.
“Selama ini sudah 80 tahun, sering kali takhta dikaitkan dengan orang berkuasa, orang-orang elite. Harta dikaitkan dengan orang-orang elite. Hari ini, Prabowo menentukan takhta untuk rakyat dan harta untuk rakyat,” ujarnya.
Meski demikian, Pigai menegaskan kritik tetap diperbolehkan dalam negara demokrasi. Namun, ia menyayangkan apabila kritik tersebut mengarah pada upaya penghapusan program yang dinilai berpihak kepada masyarakat.
“Saya memberi kesempatan kepada orang boleh memberi kritikan, tetapi tidak boleh mau meniadakan, menghilangkan program yang baik ini,” katanya.
Sebelumnya, Tiyo Ardianto mengirim surat kepada UNICEF untuk mengkritisi program MBG. Ia menyoroti aspek pembiayaan program tersebut yang dinilainya berpotensi mengesampingkan prioritas anggaran dalam mengatasi ketidaksetaraan.
Kritik itu, menurut Tiyo, dilatarbelakangi keprihatinan terhadap kasus seorang siswa sekolah dasar di Nusa Tenggara Timur yang diduga meninggal dunia akibat tekanan ekonomi keluarga.
Polemik mengenai program MBG pun terus bergulir di ruang publik, di tengah perdebatan antara dukungan terhadap pemenuhan hak dasar masyarakat dan kritik atas efektivitas serta prioritas anggaran negara.
