Bamsoet Tegaskan Politik Akal Sehat Kunci Stabilitas dan Rekonsiliasi Bangsa

SinPo.id - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) menekankan pentingnya kepemimpinan yang berpijak pada rasionalitas dan rekonsiliasi.

Demikian disampaikan Bamsoet saat peluncuran buku 'Prabowo: Politik Akal Sehat Tanpa Panggung' karya jurnalis senior Joseph Osdar di Parle Resto, Senayan Park, Jakarta, Minggu, 15 Februari 2026.

Bamsoet mengajak publik mengingat kembali perjalanan demokrasi Indonesia yang sempat diwarnai polarisasi tajam, serta menegaskan urgensi politik yang mengutamakan kepentingan bangsa di atas ego sektoral.

"Politik akal sehat adalah keberanian untuk mengambil keputusan yang mungkin tidak populer, namun sangat krusial bagi keselamatan negara. Termasuk ketika Beliau memutuskan untuk menata kembali sistem perekonomian Indonesia sesuai amanah konstitusi UUD 1945 khususnya Pasal 33 sebagai landasan konstitusional perekonomian Indonesia yang menekankan asas kekeluargaan, penguasaan negara atas cabang produksi penting, dan pengelolaan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat," kata Bamsoet dalam keterangannya, Jakarta, Senin, 16 Februari 2026.

Bamsoet juga membagikan kenangannya saat masih menjadi wartawan muda 40 tahun lalu, ketika pertama kali berjumpa dengan Danjen Kopassus Mayjen TNI AD Prabowo Subianto di Markas Komando Pasukan Khusus di Cijantung, Jakarta.

Dari pertemuan itu, Bamsoet mengaku mendapat kesan mendalam dan memahami tidak semua perwira berpangkat jenderal memiliki pengalaman bertempur di lapangan mempertahankan kedaulatan bangsa.

Wakil Ketua Umum Partai Golkar itu menyatakan terkait respons Prabowo atas tulisannya berjudul 'Prabowo, Jenderal Bisnis Bagi Kesejahteraan Prajurit' yang menjadi sampul majalah INFO BISNIS yang dipimpin dirinya saat itu.

"Saya ingat betul saat itu Prabowo dengan tegas mengatakan, 'Saya jenderal perang, bukan jenderal golf'.' Kalimat itu membekas hingga hari ini sebagai simbol karakter yang autentik, tegas, dan tidak mau terjebak dalam politik pencitraan yang sifatnya kosmetik," kata Bamsoet.

Dalam kesempatan yang sama, akademisi Rocky Gerung menceritakan pengalamannya saat mengusulkan agar Prabowo menyerang balik Presiden Joko Widodo dalam debat capres/cawapres 2019 dengan menggunakan buku Francis Fukuyama berjudul The Great Disruption.

Usulan itu, kata Rocky, ditolak Prabowo karena dinilai tidak sopan dan dapat mempermalukan Jokowi yang saat itu masih menjabat sebagai presiden.

"Harus saya akui, Prabowo memang punya semacam sense of keperwiraan. Dia tidak ingin menghina Presiden Jokowi di atas panggung," kata Rocky.

Sementara itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie menilai buku 'Prabowo: Politik Akal Sehat Tanpa Panggung' sebagai dokumentasi penting atas fase rekonsiliasi nasional. Dia menyoroti bagaimana instrumen seperti pemberian maaf, pertemuan elit, hingga konsolidasi kekuatan politik menjadi bagian dari proses pemulihan kolektif bangsa.

"Buku ini dengan apik memaparkan bagaimana instrumen seperti pemberian maaf, merangkul lawan, hingga konsolidasi elit menjadi bagian dari healing process bangsa kita. Dalam kacamata konstitusi, stabilitas adalah prasyarat bagi tegaknya hukum. Apa yang ditulis Osdar mengenai politik akal sehat Prabowo sejalan dengan kebutuhan kita akan kepemimpinan yang mampu menyatukan, bukan membelah," ucap Jimly.

Jimly juga mengingatkan konstitusi mengamanatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan stabil. Menurutnya, tanpa stabilitas politik, agenda pembangunan, reformasi birokrasi, hingga perlindungan hak-hak konstitusional, warga negara berisiko terhambat.

"Di tengah budaya politik yang serba pencitraan dan kompetisi ruang publik, pilihan bekerja dalam senyap demi konsolidasi bangsa justru menjadi langkah yang matang. Kepemimpinan yang menyatukan dan meredakan ketegangan sosial, itulah yang dibutuhkan Indonesia ke depan," tegas Jimly.

Di sisi lain, Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aries Marsudiyanto menilai buku karya Joseph Osdar menghadirkan sudut pandang kepemimpinan yang berorientasi pada pengabdian kepada bangsa dan negara.

Aries menyebut Prabowo konsisten memperjuangkan kesejahteraan masyarakat, yang tercermin dari program-program seperti makan bergizi gratis, penguatan UMKM, koperasi nelayan, koperasi Merah Putih, hingga sekolah rakyat.

Aries juga menekankan tiga karakter utama yang menurutnya wajib dimiliki seorang pemimpin, yakni moralitas, kapabilitas, dan elektabilitas, yang ia nilai melekat pada diri Prabowo.

"Secara moral, komitmennya terhadap bangsa dan rakyat kecil tidak diragukan. Dari sisi kapabilitas, kepemimpinannya juga terlihat, bahkan di level internasional, Indonesia semakin diperhitungkan," ujarnya.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon menambahkan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto disebut tengah mengarahkan ulang kebijakan ekonomi agar kembali ke Pasal 33 UUD 1945. Ia menyebut agenda yang didorong Prabowo sebagai 'koreksi terhadap neoliberalisme' yang dinilai membuat praktik liberalisasi ekonomi melampaui batas.

"Pekerjaan besar kita sekarang adalah melakukan koreksi terhadap neoliberalisme. Pak Prabowo ingin mengembalikan ekonomi kita ke jalur konstitusi yang sifatnya imperatif yaitu bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat," kata Fadli.

Fadli mengeklaim mengenal Prabowo sejak aktif bersama di Center for Policy and Development Studies (CPDS) pada 1993. Ia menilai kebijakan yang dijalankan saat ini merupakan eksekusi dari 'dialektika pemikiran panjang'.

"Pak Prabowo tidak berubah. Apa yang beliau lakukan hari ini adalah pelaksanaan dari akal sehat itu sendiri," kata Fadli.