Kemlu RI: Partisipasi TNI di Gaza Bisa Dihentikan Jika Menyimpang Mandat
SinPo.id - Kementerian Luar Negeri RI memaparkan national caveats atau batasan nasional Indonesia terkait rencana pengiriman prajurit TNI dalam misi International Stabilization Force (ISF) di Gaza, Palestina. Dalam keterangan tertulis yang dirilis Sabtu 14 Februari 2026, Kemlu RI menjelaskan terdapat delapan poin utama yang menjadi dasar keterlibatan Indonesia dalam misi internasional tersebut.
Pertama, pengiriman prajurit TNI ke Gaza merupakan mandat non-combat dan non-demilitarisasi. “Mandat Indonesia bersifat kemanusiaan, dengan fokus pada perlindungan warga sipil, bantuan kemanusiaan dan kesehatan, rekonstruksi, serta pelatihan dan penguatan kapasitas Polisi Palestina,” tulis Kemlu RI.
Kedua, Indonesia tidak dihadapkan pada pihak mana pun. Personel Indonesia tidak akan terlibat dalam operasi tempur atau konfrontasi langsung dengan pihak bersenjata. Ketiga, penggunaan kekuatan sangat terbatas, hanya untuk pembelaan diri dan mempertahankan mandat sesuai hukum internasional dan Rules of Engagement.
Keempat, area penugasan dibatasi khusus di wilayah Gaza. Kelima, persetujuan otoritas Palestina menjadi prasyarat utama. Keenam, Indonesia menolak segala bentuk perubahan demografi maupun relokasi paksa rakyat Palestina. Ketujuh, partisipasi Indonesia didasarkan pada penghormatan terhadap kedaulatan Palestina dan hak menentukan nasib sendiri. Terakhir, partisipasi prajurit TNI dapat dihentikan kapan saja.
“Indonesia akan mengakhiri partisipasi apabila pelaksanaan ISF menyimpang dari national caveats Indonesia atau tidak sejalan dengan kebijakan luar negeri Indonesia,” tulis Kemlu RI.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut Indonesia berencana mengirim sekitar 8.000 pasukan perdamaian ke Gaza. “Belum. Sedang dibicarakan, tapi ada kemungkinan kita akan, kurang lebih di angka 8.000 itu. Totalnya kurang lebih sekitar 20.000. Total ya,” kata Prasetyo di Stasiun Gambir, Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Ia menambahkan, pemerintah masih melakukan persiapan terkait pengiriman pasukan tersebut. “Belum. Kami baru mempersiapkan diri waktu-waktu sudah dicapai kesepakatan. Dan kami harus mengirim pasukan perdamaian sebagai sebuah komitmen. Itu akan kami lakukan,” ujarnya.
