Purbaya Usul Ada Masa Transisi dalam Penonaktifan BPJS PBI
SinPo.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa, menyampaikan sejumlah usulan terkait dengan dinamika penonaktifan jutaaan BPJS Kesehatan segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Hal itu ia sampaikan dalam rapat konsultasi bersama pimpinan DPR RI yang digelar untuk membahas perbaikan ekosistem tata kelola Jaminan Sosial Kesehatan Terintegrasi, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 9 Februari 2026.
"Pertama, perubahan data PBI JKN pada prinsipnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan tata kelola program JKN agar lebih tepat sasaran, melindungi masyarakat miskin dan tidak mampu. Jadi pemutakhirannya jangan bikin keributan," kata Purbaya.
Kedua, ia meminta agar penonaktifan peserta PBI JKN tidak langsung berlaku, namun diberikan jangka waktu dua sampai tiga bulan, dan disertai dengan sosialisasi kepada masyarakat.
"Jadi begitu mereka masuk list tidak masuk lagi ke daftar PBI, langsung trigger sosialisasi ke mereka bahwa mereka tidak masuk lagi ke list itu, sehingga mereka bisa melakukan tindakan yang diperlukan. Entah membayar di tempat lain atau gimana," ungkapnya.
"Tapi jangan sampai yang udah sakit tiba-tiba begitu mau cek darah, apa cuci darah lagi, tiba-tiba enggak eligible, enggak berhak. Kan itu kayaknya kita konyol," kata Purbaya menambahkan.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar persoalan penonaktifan BPJS dapat segera diselesaikan. Terutama terkait dengan persoalan sosialisasi agar tidak lagi menimbulkan keributan di tengah masyarakat.
Purbaya juga menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen mewujudkan kesehatan yang berkualitas melalui dukungan APBN 2026 guna efektivitas program JKN agar menciptakan SDM yang unggul, sehat, produktif, dan berdaya saing menuju Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera.
