Anggota DPR Dorong Pembentukan Pansus Perbatasan Negara
SinPo.id - Anggota Komisi II DPR RI Komarudin Watubun menegaskan pentingnya penanganan serius terhadap wilayah perbatasan negara melalui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI.
Menurutnya, persoalan perbatasan tidak bisa ditangani hanya oleh Komisi II DPR RI semata karena menyangkut lintas sektor dan banyak kementerian/lembaga terkait.
"Kalau hanya diurus oleh Komisi II sendiri tidak bisa, karena ego sektoral antar-departemen itu sering kali lebih dominan. Itulah mengapa setiap kali kita pertemuan membahas soal wilayah perbatasan, saya selalu meminta agar dibentuk pansus," kata Komarudin dalam keterangannya, Sabtu, 7 Februari 2026.
Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) itu menekankan keberadaan pansus akan membuat seluruh pihak terkait memiliki tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan persoalan perbatasan secara komprehensif.
"Dengan pansus, semua harus bertanggung jawab dan duduk bersama membahasnya secara serius," kata dia.
Komarudin mengibaratkan negara sebagai sebuah kebun yang harus memiliki pagar pengaman yang kuat di sekelilingnya. "Negara ini ibarat kebun, maka pagar pengamannya harus bagus. Jangan kita sibuk mengurus di dalam, sementara di perbatasan justru bocor di mana-mana,” kata Komarudin.
Dia menegaskan kondisi perbatasan yang lemah sangat rawan menimbulkan berbagai persoalan keamanan dan hukum. Antara lain, penyelundupan, perdagangan ilegal, ilegal mining, ilegal fishing, sampai peredaran narkoba.
Komarudin menjelaskan kunjungan Panja Perbatasan Negara ke Jayapura pada Rabu, 4 Februari 2026, dilakukan untuk melihat langsung kondisi faktual di lapangan.
"Kami datang bersama Ketua Komisi II untuk melihat kondisi riil, dan dari yang kami lihat, kelihatannya semua sepakat bahwa kondisi ini perlu direspons dengan pembentukan pansus," ujarnya.
Dia juga mengungkap alasan perbatasan Skouw yang paling disorot. Bagi dia, wilayah ini sangat strategis dan memiliki tantangan geopolitik tersendiri mengingat berbatasan langsung dengan Samudra Pasifik dan Papua Nugini.
"Beberapa tahun lalu ada pertemuan APEC di PNG yang dihadiri negara-negara besar seperti Cina dan Amerika. Itu sinyal yang harus dibaca dalam konteks geopolitik," kata Komarudin.
Selain aspek geopolitik, dia mengingatkan ancaman nyata peredaran narkoba lintas batas yang masuk ke Papua. "Sekarang ini yang sedang berlangsung adalah penyelundupan narkoba dari PNG ke Papua. Coba lihat di Pasar Hamadi, banyak informasi di lapangan yang menunjukkan itu," katanya.
Dia menegaskan perhatian serius terhadap perbatasan juga merupakan bentuk kepedulian terhadap masa depan generasi Papua.
"Kalau kita peduli terhadap orang Papua ke depan, jumlah mereka ini sudah sedikit dan harus dijaga. Jangan sampai dihancurkan oleh penyakit dan narkoba," tegas Komarudin.
