Gus Ipul Ajak Camat hingga Kades Berjihad Perbarui Data DTSEN
SinPo.id - Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf alias Gus Ipul mengajak seluruh camat hingga kepala desa untuk "berjihad" melakukan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Alasannya, akurasi data merupakan kunci utama agar program bantuan sosial pemerintah benar-benar tepat sasaran.
"Saya mengajak Pak Bupati, camat dan kepala desa serta pendamping sosial di Kabupaten Sidoarjo untuk gandeng tangan menghadirkan data yang akurat. Istilah saya itu jihad untuk menghadirkan data yang akurat. Karena data ini sangat strategis dan penting sebagaimana arahan Bapak Presiden," kata Gus Ipul dalam Sosialisasi DTSEN bersama seluruh camat, kepala desa dan pilar-pilar sosial di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Jumat, 6 Februari 2026.
Gus Ipul mengakui masih ditemukan ketidaktepatan data di lapangan yang perlu segera dibenahi. Sebab, pemutakhiran data merupakan pekerjaan rumah besar yang harus dilakukan secara bersama dan konsisten agar kualitas DTSEN terus membaik seiring waktu.
Gus Ipul menfapresiasi komitmen Pemda Sidoarjo yang mulai melakukan pemutakhiran data secara berkelanjutan. Hasil pembaruan selanjutnya diserahkan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) untuk diverifikasi dan diperingkat sesuai desil yang valid.
"Sehingga keluarga yang selama ini belum terjangkau dan tidak terbawa dalam proses pembangunan itu akan mendapatkan program yang sesuai dengan kebutuhan. Ini dalam rangka perlindungan dan jaminan sosial, dalam rangka pemberdayaan," ujarnya.
Gus Ipul menerangkan, jalur pemutakhiran DTSEN dapat dilakukan melalui RT dan RW yang dimusyawarahkan di tingkat desa. Setelah itu, data diinput oleh operator desa. Karenanya, ia menekankan peran strategis operator desa sebagai ujung tombak penyediaan data yang akurat.
Ia juga mendorong pemerintah daerah memberikan pelatihan yang memadai bagi operator desa.
"Kita ingin Pak Bupati ya, operator desa ini mendapatkan pelatihan-pelatihan yang cukup. Karena mereka menjadi salah satu yang penting untuk menghadirkan data yang akurat. Ujung tombaknya, disamping RT/RW, operator desa ini penting," tuturnya
Gus Ipul mencontohkan hasil perbaikan data digitalisasi bansos di Banyuwangi. Tingkat kesalahan data yang semula mencapai 77 persen berhasil ditekan menjadi 28 persen setelah dilakukan perbaikan melalui DTSEN.
"Nanti dengan kerja keras lagi dan digitalisasi bansos secara bertahap nanti error-nya bisa dibawah 10 atau dibawah 5 persen," tukasnya.
Sebagai informasi, DTSEN merupakan basis data yang menggambarkan kondisi sosial ekonomi setiap individu dan keluarga di Indonesia. Data ini dipadankan dengan data kependudukan dan diperbarui secara berkala untuk menjaga ketepatan sasaran kebijakan.
DTSEN dibentuk melalui penggabungan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), serta Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE). Integrasi tersebut menjadikan DTSEN sebagai acuan utama penetapan bantuan sosial nasional.
Hingga Januari 2026, DTSEN memuat 289.060.513 data individu. Seluruh data dikelompokkan ke dalam 10 desil kesejahteraan, mulai dari desil 1 kelompok prasejahtera hingga desil 10 kelompok sejahtera. Klasifikasi ini membantu pemerintah menetapkan prioritas secara lebih akurat, memastikan bantuan sosial menjangkau masyarakat yang membutuhkan sekaligus mendorong kemandirian bagi kelompok yang telah berdaya.
Seiring kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dinamis, pemutakhiran data menjadi kunci agar bantuan sosial tetap tepat sasaran. Untuk itu, Kemensos membuka ruang partisipasi publik dalam pembaruan DTSEN melalui dua jalur, yakni jalur formal dan jalur partisipatif.
Pada jalur formal, masyarakat dapat berkoordinasi dengan RT atau RW untuk mengajukan pembaruan data melalui operator Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) di desa, kelurahan, atau Dinas Sosial.
Usulan tersebut dibahas dalam musyawarah desa atau kelurahan, kemudian dilakukan pemeriksaan lapangan oleh pendamping PKH dan Dinas Sosial. Selanjutnya, data ditetapkan oleh kepala daerah.
Sementara itu, jalur partisipatif memungkinkan masyarakat berperan langsung melalui aplikasi Cek Bansos, pelaporan kepada pendamping Program Keluarga Harapan, layanan Command Center 021-171, serta layanan WhatsApp 08877-171-171. Seluruh usulan dari kedua jalur tersebut akan diverifikasi oleh BPS untuk diperingkat ulang dan diperbarui secara berkala setiap tiga bulan.
