Soroti Jalan Rusak Pascabanjir, DPRD DKI Minta Bina Marga Evaluasi Konstruksi
SinPo.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth menyoroti kerusakan jalan yang kembali muncul usai banjir melanda sejumlah wilayah Ibu Kota. Ia menilai kondisi tersebut menunjukkan lemahnya kualitas konstruksi jalan yang belum mampu beradaptasi dengan karakter banjir Jakarta.
Kenneth meminta Dinas Bina Marga DKI Jakarta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan jalan.
“Banjir di Jakarta bukan peristiwa baru. Seharusnya konstruksi jalan sudah dirancang agar lebih tahan terhadap genangan,” kata Kenneth, Kamis, 5 Februari 2026.
Menurut dia, kerusakan jalan pascabanjir terjadi di berbagai wilayah, terutama di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara. Dia menyebut, beberapa ruas seperti Jalan Gedong Panjang dan Mitra Bahari dilaporkan mengalami lubang, pengelupasan aspal, hingga ambles.
"Kondisi serupa juga ditemukan di sejumlah titik di Jakarta Barat," ungkapnya.
Kenneth menilai, kerusakan tersebut tidak bisa dianggap sepele karena berdampak langsung pada keselamatan warga.
“Jalan berlubang dan ambles sangat berisiko, terutama bagi pengendara sepeda motor. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi keselamatan,” ujar Kenneth.
Dia pun mendorong Bina Marga segera mendata ruas jalan yang terdampak banjir untuk menentukan prioritas penanganan. Kenneth menegaskan, perbaikan darurat memang diperlukan, tetapi tidak boleh menjadi satu-satunya pendekatan.
“Kalau setiap tahun hanya tambal sulam, kerusakan akan terus berulang. Yang dibutuhkan adalah solusi permanen dan berkelanjutan,” tuturnya.
Dia juga menekankan, pentingnya transparansi penggunaan anggaran perbaikan jalan. Menurut dia, DPRD akan terus mengawasi agar anggaran infrastruktur benar-benar menghasilkan kualitas pembangunan yang tahan lama.
Selain perbaikan jalan, Kenneth mengingatkan bahwa persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari penanganan banjir secara menyeluruh. Ia menyebut normalisasi dan naturalisasi sungai, perbaikan drainase, pengendalian tata ruang, serta penegakan aturan alih fungsi lahan harus berjalan bersamaan.
“Tanpa penanganan banjir yang serius, jalan yang diperbaiki akan kembali rusak. Siklus ini harus dihentikan,” imbuh dia.
Kenneth berharap Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat bekerja lebih responsif dan profesional dalam membangun infrastruktur dasar.
"Kami akan terus menyuarakan aspirasi warga agar kebijakan pembangunan berpihak pada keselamatan dan kebutuhan masyarakat," tandasnya.
