Legislator Desak Negara Lebih Tegas Awasi Industri AMDK

Laporan: Galuh Ratnatika
Kamis, 05 Februari 2026 | 08:34 WIB
Anggota DPR RI Komisi VII, Novita Hardini. (SinPo.id/Tim Media)
Anggota DPR RI Komisi VII, Novita Hardini. (SinPo.id/Tim Media)

SinPo.id - Anggota DPR RI Komisi VII, Novita Hardini, mendesak pemerintah khususnya Kementerian Perindustrian untuk lebih tegas mengawasi industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), agar keselamatn lingkungan dan kesehatan masyarakat tetap terjaga.

Pasalnya, hingga kini belum ada pemaparan yang transparan dan terukur terkait tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan-perusahaan AMDK yang tercatat di Kementerian Perindustrian.

Padahal, industri AMDK telah memanfaatkan sumber daya alam secara masif, terutama penggunaan air tanah, yang di sejumlah daerah telah memicu kekeringan dan krisis air bersih.

“Negara harus tahu dan berani membuka data. Setiap tahun, apa kontribusi sosial dan lingkungan industri AMDK? Jangan sampai eksploitasi air berjalan, tapi tanggung jawabnya nihil,” kata Novita, dalam keterangan persnya, dikutip Kamis, 5 Februari 2026.

Kemudian, pihaknya juga meminta pemerintah untuk memperketat pengawasan pascaproduksi (post-market), mengingat kualitas penurunan air kerap terjadi d tingkat distribusi. Karena galon air yang disimpan dan dijemur terlalu lama di bawah terik matahari berpotensi memicu migrasi zat kimia dari plastik ke air, sehingga membahayakan kesehatan konsumen.

“Air yang awalnya layak konsumsi bisa berubah menjadi ancaman kesehatan karena lemahnya pengawasan distribusi. Ini tidak boleh dianggap sepele,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, Novita meminta agar pemeri tah memperketat pengawasan terhadap rantai pasok industri AMDK. Ia pun menegaskan, Kementerian Perindustrian tidak cukup hanya mengawal produksi, tetapi harus hadir penuh hingga ke tahap distribusi dan konsumsi.

Selain itu, pelaku industri AMDK juga diminta untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap prinsip keberlanjutan lingkungan dan perlindungan kesehatan publik, sementara pemerintah harus memperkuat regulasi, transparansi data, serta sanksi tegas bagi setiap pelanggaran.

“Industri boleh tumbuh, tapi keselamatan lingkungan dan kesehatan masyarakat tidak boleh dikorbankan. Di sinilah negara harus berdiri tegas,” kata Novita menegaskan.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI