Iran Buka Jalur Diplomasi Nuklir dengan AS, Di Tengah Krisis Internal
SinPo.id - Presiden Iran Masoud Pezeshkian memerintahkan dimulainya pembicaraan nuklir dengan Amerika Serikat, menurut laporan media lokal. Langkah ini muncul setelah Presiden AS Donald Trump menyatakan harapan tercapainya kesepakatan untuk mencegah aksi militer terhadap Republik Islam.
Trump sebelumnya mengirimkan kelompok kapal induk ke Timur Tengah sebagai peringatan, menyusul respons keras otoritas Iran terhadap gelombang protes anti-pemerintah yang memuncak bulan lalu. Meski demikian, Trump menegaskan masih membuka ruang diplomasi, sementara Teheran berjanji akan memberikan respons tanpa batas jika terjadi agresi.
Agenda Diplomasi
Fars News Agency melaporkan Pezeshkian telah memerintahkan pembukaan pembicaraan dengan AS terkait program nuklir.
Axios menyebut Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi dijadwalkan bertemu utusan AS Steve Witkoff di Istanbul pada Jumat mendatang.
Dalam wawancara dengan CNN, Araghchi menegaskan: “Presiden Trump bilang tidak ada senjata nuklir, dan kami sepenuhnya setuju. Itu bisa jadi kesepakatan bagus, dengan imbalan pencabutan sanksi.”
Juru bicara Kemenlu Iran, Esmaeil Baqaei, menyebut kerangka negosiasi sedang disusun dengan bantuan mediator regional.
Ketegangan Regional
Turki memimpin upaya diplomasi, dengan Araghchi bertemu pejabat Mesir, Arab Saudi, dan Yordania.
Menlu Yordania Ayman Safadi menegaskan negaranya tidak akan menjadi pangkalan konflik regional.
Pemimpin Tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei memperingatkan setiap serangan AS akan memicu “perang regional”.
Krisis Dalam Negeri
Gelombang protes yang dipicu krisis ekonomi sejak akhir Desember menelan ribuan korban jiwa.
Pemerintah Iran merilis data resmi 2.986 korban tewas dari total 3.117, sebagian besar disebut aparat dan warga sipil.
LSM Human Rights Activists News Agency mencatat angka jauh lebih tinggi, yakni 6.842 korban, mayoritas demonstran.
Hak asasi manusia internasional memperkirakan jumlah sebenarnya bisa lebih besar, dengan 40.000 orang ditahan.
Protes ini mendorong Uni Eropa menetapkan IRGC sebagai organisasi teroris, diikuti sanksi terhadap pejabat Iran. Sebagai balasan, parlemen Iran menetapkan militer Eropa sebagai organisasi teroris. Inggris juga menjatuhkan sanksi pada 10 pejabat atas dugaan kekerasan terhadap demonstran.
Skandal Ofogh TV
Krisis politik semakin memanas setelah program satir di Ofogh TV, stasiun televisi dekat IRGC, mengejek korban tewas protes.
Host Mohammad-Hossein Mohabbati melontarkan candaan soal “mayat disimpan di lemari es” agar bisa disalahkan ke AS atau Israel jika terjadi serangan.
Pernyataan itu memicu kemarahan publik.
Jaksa Teheran menuntut direktur, tim produksi, dan host acara tersebut.
Direktur Ofogh TV, Sadegh Yazdani, diberhentikan, dan program “Khat-Khati” resmi dihentikan siarannya.
Iran kini berada di persimpangan: membuka jalur diplomasi nuklir dengan AS untuk meredakan ketegangan internasional, namun di dalam negeri menghadapi krisis politik, ekonomi, dan sosial yang semakin dalam. Skandal media menambah tekanan terhadap pemerintah, sementara dunia menunggu apakah perundingan nuklir di Istanbul akan menjadi titik balik atau sekadar jeda dalam konflik yang lebih besar.
