AS Buka Jalur Negosiasi dengan Iran, Publik Iran Murka atas Siaran TV yang Mengejek Korban Protes
SinPo.id - Pemerintahan Presiden Donald Trump dikabarkan telah menyampaikan kepada Iran melalui berbagai saluran diplomatik bahwa Amerika Serikat terbuka untuk melakukan negosiasi, meski di saat bersamaan memperkuat kehadiran militernya di Teluk Persia. Laporan Axios menyebutkan Trump belum mengambil keputusan final terkait kemungkinan serangan militer terhadap Iran, dan masih mengejar solusi diplomatik atas meningkatnya ketegangan.
Menurut laporan tersebut, Türkiye, Mesir, dan Qatar tengah berupaya mengatur pertemuan di Ankara pekan ini antara utusan Gedung Putih Steve Witkoff dan pejabat senior Iran. Dua sumber regional menegaskan ketiga negara itu berkoordinasi erat dengan Washington dan Teheran.
Langkah diplomasi ini muncul setelah Trump melalui media sosial menyatakan bahwa sebuah "armada besar" sedang menuju Iran, sembari mendesak Teheran segera masuk ke meja perundingan. Ancaman aksi militer dilontarkan menyusul gelombang protes anti-pemerintah di Iran pada akhir Desember. Pihak Iran menegaskan bahwa setiap serangan AS akan dibalas dengan respons "cepat dan menyeluruh."
Krisis Kepercayaan: Siaran TV Iran Ejek Korban Protes
Di sisi lain, Iran tengah dilanda kemarahan publik setelah sebuah segmen di Ofogh TV, stasiun televisi milik negara yang berafiliasi dengan Garda Revolusi, menayangkan candaan mengenai jenazah ribuan korban protes Januari lalu. Seorang pembawa acara secara sarkastik bertanya kepada pemirsa: “Jenis kulkas apa yang digunakan Republik Islam untuk menyimpan mayat?” dengan pilihan jawaban berupa “kulkas side-by-side,” “mesin es krim,” hingga “freezer supermarket.”
Candaan tersebut memicu kecaman luas di media sosial, dianggap merendahkan martabat korban dan melukai keluarga yang berduka. Akibat tekanan publik, direktur Ofogh TV Sadegh Yazdani dicopot dari jabatannya dan program tersebut dihentikan. Namun banyak pihak menilai langkah itu tidak cukup, bahkan menyerukan agar kepala IRIB, Peyman Jebelli, juga diberhentikan.
Sosiolog Universitas Teheran Mohammad Reza Javadi-Yeganeh menulis bahwa ketidakpuasan terhadap IRIB menjadi salah satu isu langka yang menyatukan masyarakat Iran yang terpolarisasi. Sementara jurnalis Sina Jahani menegaskan bahwa tanggung jawab seharusnya tidak berhenti pada direktur kanal, melainkan juga pimpinan tertinggi IRIB.
Alarm Konservatif dan Analisis Strategis
Kemarahan publik bahkan membuat kalangan konservatif ikut bersuara. Jurnalis Ali Gholhaki memperingatkan bahwa ejekan terhadap korban hanya akan memperpanjang ketidakpuasan dan berisiko memicu demonstrasi baru. Analis strategis Hossein Ghatib menilai siaran tersebut bukan sekadar kesalahan editorial, melainkan “serangan langsung terhadap martabat ribuan keluarga yang berduka.” Ia membandingkan insiden ini dengan kesalahan media sebelum Revolusi 1979, ketika artikel yang menyerang Ayatollah Khomeini justru memicu gelombang protes besar.
Dua Krisis, Satu Titik Tekanan
Kombinasi antara tekanan eksternal dari AS dan krisis internal akibat siaran kontroversial IRIB menempatkan Iran dalam posisi sulit. Di satu sisi, Teheran harus merespons diplomasi sekaligus ancaman militer Washington. Di sisi lain, pemerintah menghadapi krisis kepercayaan domestik yang semakin memperlebar jurang antara masyarakat dan institusi negara.
