Kemendagri Imbau Warga Antisipasi Kemacetan Selama Rakornas di Sentul
SinPo.id - Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengimbau masyarakat mengantisipasi potensi kemacetan lalu lintas selama pelaksanaan Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 di kawasan Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 2 Februari 2026.
Rakornas yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC) itu akan dihadiri sekitar 4.473 peserta dari unsur pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta kabupaten dan kota dari seluruh Indonesia. Kehadiran ribuan peserta tersebut diperkirakan meningkatkan volume kendaraan di sejumlah ruas jalan menuju Sentul dan wilayah sekitarnya.
“Kami memperkirakan akan terjadi peningkatan arus kendaraan selama kegiatan berlangsung,” kata Bima Arya dalam keterangannya, Minggu, 1 Februari 2026.
Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas, kata dia, Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Bogor serta aparat terkait menyiapkan pengaturan lalu lintas secara terpadu.
Bima mengatakan langkah ini dilakukan untuk meminimalkan dampak kemacetan terhadap aktivitas masyarakat.
“Kemendagri telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Bogor untuk memastikan pengaturan lalu lintas agar meminimalisir terjadinya kemacetan,” tuturnya.
Pengamanan dan pengaturan lalu lintas akan melibatkan personel gabungan dari sejumlah instansi yang ditempatkan di titik-titik tertentu. Menurut Bima, pemerintah menyiapkan penambahan personel dari kepolisian, TNI, Satuan Polisi Pamong Praja, hingga Dinas Perhubungan.
“Akan ada penambahan personel, baik dari kepolisian, TNI, Satpol PP, maupun Dinas Perhubungan,” ujar Bima.
Kendati demikian, Bima mengakui aktivitas masyarakat di sekitar lokasi kegiatan tetap berpotensi terdampak selama Rakornas berlangsung. Dia pun atas pemerintah menyampaikan permohonan maaf kepada warga dan mengimbau masyarakat menyesuaikan waktu serta rute perjalanan.
“Kami memohon maaf kepada warga yang mungkin terdampak dan mengajak masyarakat menyesuaikan waktu serta rute perjalanan selama kegiatan berlangsung,” ujarnya.
Adapun Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah 2026 merupakan forum strategis nasional untuk memperkuat sinergi kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah menyatakan pelaksanaan kegiatan tetap diupayakan berjalan seiring dengan kenyamanan aktivitas masyarakat.
