Copot Peserta saat Diklat, Kemenhaj: Tak Ada Toleransi terhadap Kelalaian
SinPo.id - Kementerian Haji dan Umrah RI menegaskan tidak memberikan perlakuan istimewa kepada siapa pun yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Petugas Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH). Karena, perlakuan khusus justru akan merusak soliditas dan solidaritas tim.
"Sejak hari pertama telah kami sampaikan bahwa diklat ini merupakan bagian dari proses seleksi. Mengikuti diklat tidak serta-merta menjadikan seseorang diangkat sebagai petugas haji," ujar Wakil Ketua Diklat PPIH Arab Saudi, Kolonel (Purn) Muftiono dalam keterangannya, Jumat, 30 Januari 2026.
Adapun sejumlah peserta dicopot status kepesertaannya, lantaran dinilai tidak memenuhi standar kedisiplinan, administrasi, hingga faktor kesehatan.
Muftiono menyampaikan, sejak awal seluruh peserta telah dididik dan diminta untuk menjunjung tinggi disiplin, kesiapan fisik, mental, kemampuan fikih haji dan bahasa Arab, serta kompetensi sesuai bidang layanan masing-masing.
Pengelolaan diklat PPIH Arab Saudi, lanjut Muftiono, dilakukan oleh tim profesional yang terdiri dari unsur Kementerian Haji dan Umrah, TNI, dan Polri, dengan penerapan disiplin tinggi.
"Tidak ada toleransi terhadap kelalaian dan ketidakdisiplinan, mengingat para peserta diklat nantinya akan menjadi ujung tombak pelayanan kepada jemaah haji di Arab Saudi," tegasnya.
Oleh karena itu, seluruh rangkaian pelatihan, sejak hari pertama hingga hari terakhir, wajib diikuti secara penuh dan serius tanpa pengecualian. Peserta yang tidak mampu mengikuti agenda pelatihan secara lengkap dinyatakan dikeluarkan dari diklat. Hal yang sama berlaku bagi peserta yang tidak jujur, termasuk dalam hal hasil pemeriksaan kesehatan (MCU) maupun persyaratan lainnya.
"Kebijakan ini kami terapkan untuk memastikan bahwa petugas yang dilahirkan dari diklat ini memiliki kemampuan prima serta komitmen tinggi untuk melayani jemaah haji Indonesia, bukan petugas yang berniat 'nebeng’ berhaji'," tukasnya.
