Pramono Lanjutkan Normalisasi Ciliwung, Pembebasan Lahan di Cawang Dikebut
SinPo.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau proses pembebasan lahan untuk normalisasi Kali Ciliwung di Kelurahan Cawang, Jakarta Timur, Kamis, 29 Januari 2026. Pembebasan lahan ini menjadi bagian dari kelanjutan proyek normalisasi Ciliwung yang sempat terhenti sejak 2017.
“Baru saja kita menyaksikan pembebasan lahan dalam rangka normalisasi Kali Ciliwung di Cawang, Jakarta Timur. Ini merupakan bagian dari upaya serius Pemprov DKI Jakarta untuk mengatasi banjir, khususnya dalam jangka menengah,” kata Pramono di lokasi.
Pramono menyatakan normalisasi Ciliwung memiliki peran strategis dalam sistem pengendalian banjir Jakarta. Dia menyebut sekitar 40 persen aliran sungai di Ibu Kota berada di kawasan Ciliwung.
Karena itu, kata dia, pengendalian sungai tersebut dinilai akan memberi dampak signifikan terhadap penanganan banjir.
Di wilayah Cawang, lanjutnya, kebutuhan pembebasan lahan mencapai sekitar 411 bidang dengan panjang penanganan sekitar 2.401 meter. Pada 2025, pemerintah provinsi telah membebaskan 20 bidang tanah sepanjang 150 meter.
“Pada 2026 direncanakan pembebasan 133 bidang dengan panjang sekitar 557 meter. Sisanya akan dilaksanakan pada 2027,” tuturnya.
Dia menegaskan pembebasan lahan dilakukan langsung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Sumber Daya Air tanpa perantara. Penilaian harga tanah, kata dia, dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional.
“Saya menginginkan proses normalisasi Ciliwung ini berjalan dengan baik dan tanpa gejolak,” ujar Pramono.
Pramono juga mengapresiasi koordinasi antara Pemprov DKI Jakarta, Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta, Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur, dan jajaran Dinas Sumber Daya Air. Menurut dia, sinergi antarinstansi membuat proses pembebasan lahan berjalan kondusif.
“Kami berterima kasih kepada Kepala Kantor Wilayah BPN DKI Jakarta. Mudah-mudahan normalisasi Kali Ciliwung ini dapat berjalan dengan baik dan lancar,” ungkapnya.
Dalam proyek ini, dia menyebut, pembebasan lahan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, sementara pembangunan tanggul dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Pramono menuturkan, skema tersebut sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Terkait warga terdampak, Pramono memastikan mekanisme yang digunakan adalah ganti rugi. Pemerintah provinsi juga membuka opsi bagi warga untuk menempati rumah susun milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
“Alhamdulillah, sampai hari ini tidak ada persoalan berarti di lapangan,” imbuh dia.
Sebagai, normalisasi Kali Ciliwung dibagi ke dalam dua segmen. Segmen pertama membentang dari Pintu Air Manggarai hingga Jalan MT Haryono sepanjang 7,01 kilometer, dengan rencana pembangunan tanggul 14,99 kilometer. Hingga kini, realisasinya mencapai sekitar 8,24 kilometer.
Segmen kedua membentang dari Jalan MT Haryono hingga Jalan TB Simatupang sepanjang 12,89 kilometer. Pada segmen ini direncanakan pembangunan tanggul sepanjang 18,70 kilometer, dengan realisasi sekitar 8,90 kilometer. Dari total rencana pembangunan tanggul 33,69 kilometer, sekitar 17,14 kilometer telah terbangun.
