Ketua DPRD DKI Dorong Lemhannas Kaji Kewenangan Khusus Jakarta Pasca UU DKJ
SinPo.id - Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin mendorong Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) terlibat aktif menyusun kajian strategis terkait pelaksanaan kewenangan khusus Jakarta setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Daerah Kekhususan Jakarta (DKJ).
Menurut dia, kajian tersebut dibutuhkan agar pelaksanaan kewenangan berjalan selaras dengan kepentingan nasional.
“Jakarta memiliki 15 kewenangan khusus yang tidak ringan. Ini perlu kajian mendalam agar pembagian peran antara pusat dan daerah jelas,” kata Khoirudin, Rabu, 28 Januari 2026.
Khoirudin menyampaikan hal itu saat menyaksikan penandatanganan nota kesepakatan antara Pemprov DKI Jakarta dan Lemhannas terkait peningkatan dan pengembangan ketahanan nasional.
Dia menilai Lemhannas memiliki posisi strategis karena hasil kajiannya akan menjadi rujukan pemerintah pusat. Menurut Khoirudin, DPRD DKI berharap Lemhannas dapat menempatkan peran pemerintah pusat sebatas pada penetapan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK). Sementara itu, pelaksanaan teknis kebijakan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah.
“Mulai dari sektor investasi, energi, ketenagakerjaan, sampai lingkungan hidup, Jakarta butuh ruang gerak yang jelas agar tidak tumpang tindih,” tuturnya.
Selain mendorong kajian strategis, Khoirudin juga menilai penguatan wawasan kebangsaan bagi anggota DPRD DKI menjadi semakin penting seiring transformasi Jakarta menuju kota global. Dia mengingatkan globalisasi tidak boleh mengaburkan identitas dan kepentingan nasional.
“Jakarta boleh menjadi kota global, tapi tetap harus berpijak pada wawasan kebangsaan,” ujar Khoirudin.
DPRD DKI Jakarta, kata Khoirudin, berencana bekerja sama dengan Lemhannas untuk menyelenggarakan pendidikan wawasan kebangsaan bagi seluruh anggota dewan.
Menurutnya, program tersebut direncanakan berlangsung pada Mei hingga Juni 2026 dalam bentuk pendidikan singkat. Dia pun menyebut program ini akan menjadi yang pertama kali digelar secara khusus melalui kerja sama antara DPRD DKI Jakarta dan Lemhannas.
“Harapannya, anggota dewan mendapatkan pembaruan perspektif, terutama terkait dinamika geopolitik global yang terus berubah,” tandasnya.
