Waka MPR soal Pelibatan Israel dalam Dewan Perdamaian: Semua Negara Harus Waspada
SinPo.id - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid (HNW) meminta semua negara pendukung Palestina yang masuk dalam Board of Peace atau Dewan Perdamaian, untuk tetap waspada dengan adanya keterlibatan Israel.
Menurutnya, semua negara harus melipatgandakan kesiapan perjuangan agar Israel tidak mensabotase tujuan lembaga baru tersebut dengan menjadikannya sarana legitimasi agenda politik kolonialistik Israel menuju klaim negara Israel Raya.
“Sebab jika hal itu dibiarkan terjadi, justru akan memicu konflik yang semakin meluas dan menjauhkan terwujudnya perdamaian yang diharapkan," kata HNW, dalam keterangan persnya, dikutip Rabu, 28 Januari 2026.
"Faktanya, bahkan pascapenandatanganan Dewan Perdamaian tersebut, perdamaian yang dideklarasikan belum dirasakan warga Gaza karena serangan mematikan terhadap rakyat Palestina masih terus berlangsung,” imbuhnya.
Oleh sebab itu, Indonesia beserta negara-negara anggota OKI dN Liga Arab yang berpartisipasi dalam Dewan Perdamaian harus memastikan perdamaian benar-benar terjadi di Jalur Gaza dan negara Palestina berdiri, sekalipun dalam format two state solution.
"Jangan sampai partisipasi ini justru dimanipulasi dengan membiarkan Israel kembali tidak menaati kesepakatan dan menjadikan Indonesia serta negara-negara OKI sebagai stempel legitimasi moral atas tindakan yang tidak bermoral," ungkapnya.
"Dewan Perdamaian harus benar-benar hadir sesuai namanya, bukan sekadar slogan, apalagi menjadi alat legalisasi penggusuran perjuangan bangsa Palestina untuk merdeka,” kata HNW menambahkan.
Di samping itu, ia menilak sikap negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB yang menolak menjadi anggota Dewan Perdamaian besutan AS, seperti Inggris, Prancis, China, dan Rusia, patut menjadi pertimbangan.
Bahkan Presiden Rusia Vladimir Putin telah menegaskan hanya bersedia bergabung jika Palestina merdeka benar-benar terwujud dan hak kedaulatan rakyat Palestina dijamin.
“Itu merupakan bukti dipraktikkannya politik luar negeri yang bebas dan aktif demi kepentingan nasional sesuai konstitusi. Dengan begitu, utang moral Indonesia kepada Palestina dapat terbayar lunas melalui terwujudnya negara Palestina merdeka," tandasnya.
