Ngadu jadi 'Komisi Air Mata', Sugiat Titip Penambahan KIP Korban Bencana ke Kemensetneg
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mentitipkan 'jeritan' warga yang menjadi korban bencana di Sumatra kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg).
Ini disampaikan Sugiat dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dan jajaran. Kemensetneg diharap bisa menjadi perpanjangan tangan Komisi XIII DPR RI untuk mendorong Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menambah kuota Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi korban bencana Sumatra.
"Kami dari Langkat, salah satu kabupaten yang terkena bencana, kemudian begitu juga turun ke Aceh Tamiang, ke Tapsel, kemudian ke si Bolga, sebentar lagi akan masuk tahun ajaran baru kita berharap program-program pembangunan yang terkait hajat hidup rakyat misalnya terkait Kartu Indonesia Pintar di daerah bencana bisa ditambah," kata Sugiat di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin, 26 Januari 2026.
Di hadapan 'tangan kanan' Presiden Prabowo Subianto itu, Sugiat menyampaikan bila Komisi XIII DPR RI tidak punya program yang bisa dibawa ke masyarakat. Komisi XIII DPR bahkan diistilahkan sebagai 'Komisi Air Mata'.
"Komisi XIII ini komisi air mata, komisi aduan masyarakat tapi problemnya kami tidak bisa membawa program-program yang langsung ke rakyat, satu-satunya tempat kami mengadu terkait itu ya Kementerian Sekretariat Negara, biar bisa langsung didengar Pak Presiden," kata dia.
Legislator dari Fraksi Partai Gerindra ini mengungkap alasan pihaknya menitipkan 'jeritan' korban bencana Sumatra ke Kemensetneg. Menurutnya, Komisi XIII DPR RI tidak punya kewenangan untuk meminta langsung penambahan kuota KIP mengingat mitra kerja dari Kemendikdasmen ialah Komisi X DPR RI.
"Kan kami enggak bisa langsung ngomong ke Kemendikdasmen maka kami titip ini ke Kementerian Sekretariat Negara untuk menyampaikan langsung agar KIP di daerah bencana bisa diprioritaskan," katanya.
Wakil Rakyat dari Dapil Sumatra Utara (Sumut) III ini menekankan bila penambahan kuota KIP harus menjadi prioritas pemerintah dalam hal ini Kemendikdasmen.
Menurut Sugiat, kondisi korban bencana Sumatra saat ini masih terpuruk. Jangankan membayar biaya pendidikan, kata dia, untuk memenuhi biaya kehidupan sehari-harinya pun para korban masih pontang-panting.
"Masih ada rumahnya yang terendam lumpur dan menunggu program relokasi pemerintah, ke depannya apa yang menjadi jeritan rakyat atau usulan rakyat yang masuk ke Komisi XIII DPR RI bisa kami titip ke Kementerian Sekretariat Negara untuk disampaikan ke Kementerian terkait," tegasnya.
