Pemprov DKI Gelontorkan Rp6,4 Triliun untuk Subsidi Transportasi hingga Air Bersih di 2025
SinPo.id - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengalokasikan anggaran sebesar Rp6,4 triliun untuk membiayai berbagai subsidi publik sepanjang 2025, mulai dari transportasi umum, pangan, pengelolaan air limbah, hingga penyediaan air minum. Kebijakan tersebut diklaim sebagai langkah menjaga daya beli warga di tengah tekanan ekonomi.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan subsidi tersebut menjadi bagian dari strategi fiskal daerah untuk melindungi kelompok masyarakat menengah rentan.
“Total anggaran subsidi untuk transportasi, pangan, air limbah, dan air minum mencapai Rp6,4 triliun,” kata Pramono, Rabu, 21 Januari 2026.
Menurut Pramono, salah satu bentuk konkret subsidi itu adalah kebijakan menahan tarif transportasi umum agar tidak naik sepanjang 2025. Dia menyebut, pemerintah daerah memutuskan tarif Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta tetap diberlakukan seperti tahun sebelumnya demi menjaga keterjangkauan layanan publik.
“Kami memastikan masyarakat tetap bisa mengakses transportasi publik dengan harga yang terjangkau,” ungkap dia.
Selain sektor transportasi, kata Pramono, Pemprov DKI juga memberikan subsidi air bersih melalui skema keringanan tarif. Dia menyebutkan sekitar 386 ribu pelanggan atau sekitar 34,8 persen dari total pelanggan air minum di Jakarta menerima manfaat keringanan melalui Program Kartu Air Sehat.
Kebijakan subsidi tersebut, kata Pramono, sejalan dengan upaya pengendalian inflasi daerah.
"Sepanjang 2025, inflasi Jakarta tercatat sebesar 2,63 persen secara tahunan, lebih rendah dibandingkan inflasi nasional yang mencapai 2,92 persen," ujar Pramono.
Dia juga menuturkan pengendalian inflasi dilakukan melalui berbagai langkah, antara lain menjaga keterjangkauan harga, memastikan ketersediaan pasokan, memperlancar distribusi barang, serta memperkuat komunikasi kepada publik.
“Subsidi ini kami desain untuk menopang daya beli sekaligus menjaga stabilitas ekonomi Jakarta,” tandasnya.
