Gubernur DKI Dorong Digitalisasi 153 Pasar Jakarta untuk Tahan Laju Inflasi

Laporan: Sigit Nuryadin
Selasa, 20 Januari 2026 | 08:37 WIB
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (SinPo.id/Pemprov DKI Jakarta)
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. (SinPo.id/Pemprov DKI Jakarta)

SinPo.id - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menilai digitalisasi pasar tradisional menjadi salah satu kunci menjaga stabilitas harga dan daya beli warga Jakarta. Menurut dia, transformasi sistem pembayaran di pasar terbukti mampu menekan distorsi harga sekaligus meningkatkan volume transaksi.

“Ketika transaksi tercatat secara digital, pemerintah bisa membaca pergerakan ekonomi secara lebih presisi. Itu penting untuk pengendalian inflasi,” kata Pramono saat menghadiri pengukuhan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, dikutip Selasa, 20 Januari 2026.

Pramono menyebutkan, Pemprov DKI tengah mempercepat digitalisasi di 153 pasar rakyat melalui pendekatan kompetisi. Skema itu kata dia, melibatkan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan sebagai penilai, serta perbankan nasional sebagai pendamping teknis di lapangan.

Pramono mengklaim pendekatan tersebut menghasilkan lonjakan transaksi signifikan di sejumlah pasar. 

“Di beberapa lokasi, nilai transaksi naik hampir 50 persen. Ini menandakan kepercayaan masyarakat terhadap sistem non-tunai mulai terbentuk,” tuturnya. 

Menurut Pramono, digitalisasi pasar tidak hanya berdampak pada efisiensi pembayaran, tetapi juga memperkuat basis data ekonomi daerah. 

"Data tersebut dinilai krusial bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal dan menjaga stabilitas harga bahan pokok," ujar Pramono. 

Dia juga menekankan peran Bank Indonesia sebagai mitra strategis pemerintah daerah, terutama dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas moneter di Jakarta. 

“Jakarta tidak bisa bergerak sendiri. Sinkronisasi dengan BI dan OJK mutlak diperlukan agar transformasi ekonomi berjalan terukur,” ungkap dia. 

Ke depan, Pramono menyatakan Pemprov DKI akan memfokuskan kolaborasi dengan otoritas keuangan pada penguatan sistem pembayaran, pengendalian inflasi daerah, serta peningkatan literasi keuangan pelaku usaha pasar. 

"Targetnya, Jakarta mampu mempercepat transformasi ekonomi tanpa mengorbankan daya beli masyarakat," tandasnya. 

BERITALAINNYA
BERITATERKINI