Kembalikan Dana TKD Rp10,6 Triliun Aceh, Sumut dan Sumbar, Mendagri: Jangan Diselewengkan
SinPo.id - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memastikan, pemerintah akan mengembalikan dana Transfer ke Daerah (TKD) untuk tiga provinsi terdampak bencana dengan nilai total Rp10,6 triliun. Karena, Presiden Prabowo Subianto sudah mumutuskan TKD 2026 untuk Aceh, Sumatra Utara (Sumut), dan Sumatra Barat (Sumbar), tidak akan dipotong atau disamakan dengan 2025 setelah efisiensi.
"Presiden kemudian sudah memutuskan tadi bahwa seluruh provinsi, kabupaten/kota tiga ini, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, transfer keuangan daerahnya disamakan dengan di tahun 2025. Dengan kata lain ya ditambahnya angkanya totalnya menjadi Rp10,6 triliun," kata Tito dalam keterangannya, Senin, 19 Januari 2026.
Adapun rincian pengembalian TKD, meliputi Rp1,6 triliun untuk Aceh beserta 23 kabupaten/kota, Rp6,3 triliun untuk Sumut dan 33 kabupaten/kota, serta Rp2,7 triliun untuk Sumbar dan 19 kabupaten/kota.
Dana tersebut dapat digunakan sesuai kebutuhan daerah masing-masing, seperti perbaikan jalan dan jembatan, penanganan pengungsi, normalisasi sungai, hingga pembersihan lingkungan terdampak bencana.
Tito berpesan, dana TKD dimanfaatkan secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab untuk pemulihan kehidupan masyarakat. Ia mengingatkan agar tidak terjadi penyelewengan anggaran TKD.
"Jangan diselewengkan. Ini anggaran bencana. Kalau anggaran bencana ini sampai diselewengkan, ini apa namanya itu, mudaratnya berlipat-lipat ganda. Satu, ini adalah pidana. Yang kedua, tanggung jawab kepada Tuhan. Yang ketiga, ini adalah artinya menari-nari di atas penderitaan masyarakatnya sendiri. Nggak boleh! " tegasnya.
Tito pun memastikan komitmen penuh pemerintah untuk memulihkan kondisi di tiga provinsi tersebut. Mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, hingga perekonomian. Pelbagai sumber daya nasional juga telah dimobilisasi untuk mendukung pemulihan.
"Pesan Pak Presiden ya jelas, beliau sangat memahami kesulitan dari daerah. Beliau sudah mobilisasi semua kekuatan pusat, dan itu ada anggaran yang tersendiri. Dari PU, dari Kementerian Pendidikan, dari dana tentara, kesehatan, lain-lain, TNI, Polri, BNPB, kemudian juga Basarnas, macam-macam, semua di-backup semua, semua didorong," ujarnya.
Di sisi lain, Tito mengingatkan pentingnya gotong royong antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Pemda) dalam penanganan pascabencana. Pengembalian TKD ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal daerah.
"Daerah sendiri ini juga tentu perlu juga untuk bergerak, gotong royong. Nah, tapi untuk mereka kuat, ditambah anggaran. Kira-kira gitu," paparnya.
Tito memastikan pemerintah pusat akan mengawal proses penyaluran dana tersebut agar dapat segera diterima daerah. "Ya, jadi dengan tambahan anggaran ini ya saya harap kerja mereka lebih optimal lagi. Jangan disalahgunakan sekali lagi. Saya akan kawal secepat mungkin bersama dengan Menteri Keuangan agar anggaran-anggaran ini dapat segera ditransfer ke daerah-daerah secepat mungkin," tandasnya.
