Tahun Penuh Ketidakpastian, Pemerintah Fokus 4 Hal di APBN 2021
sinpo, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan jajarannya bahwa kecepatan dan ketepatan harus sebabtiasa menjadi karakter kebijakan-kebijakan pemerintah, meski berhadapan dengan tantangan pandemi COVID-19.
Untuk itu, Kepala Negara mengungkapkan dalam APBN tahun 2021, pemerintah telah menentukan empat hal yang menjadi fokus kebijakan.
"Keempatnya ialah penanganan kesehatan, perlindungan sosial, pemulihan ekonomi, dam reformasi struktural," ujar Jokowi dalam acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (25/11/2020).
Ia memahami, semua pihak saat ini sudah merasakan bahwa tahun 2020 merupakan tahun yang sangat sulit untuk dilalui.
"Di tahun 2021, kita juga masih menghadapi ketidakpastian karena ekonomi global juga penuh dengan ketidakpastian," kata Presiden.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, kebijakan pertama yang ditempuh pemerintah pada penanganan kesehatan, menitikberatkan pada vaksinasi COVID-19.
"Anggaran yang berkaitan dengan penguatan sarana dan prasarana kesehatan, laboratorium penelitian, dan pengembangan sangat diperlukan," ucapnya.
Selain melakukan penanganan kesehatan akibat pandemi, lanjut Jokowi, pemerintah juga tetap akan berfokus pada kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan sosial, terutama bagi kelompok yang rentan dan kurang mampu.
"Dalam hal pemulihan ekonomi, pemerintah akan memberi dukungan yang lebih besar bagi perkembangan dunia usaha, khususnya bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah," ungkap Presiden.
Adapun fokus yang keempat, kata mantan Wali Kota Solo ini yakni membangun fondasi yang lebih kuat dengan melakukan reformasi struktural, baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, dan lainnya.
Kepala Negara mengungkapkan, di dalam APBN tahun 2021 pemerintah juga mengalokasikan belanja negara sebesar Rp2.750 triliun. Pengalokasian ini, tumbuh 0,4 persen dibandingkan alokasi belanja di APBN 2020.
"Alokasi ini terdiri atas belanja untuk kementerian dan lembaga sebesar Rp1.032 triliun. Untuk transfer daerah dan dana desa sebesar Rp795,5 triliun," imbuhnya.
Pada alokasi belanja tersebut, lanjut dia, nantinya akan dimanfaatkan untuk mendukung penanganan kesehatan, pemulihan ekonomi, dan prioritas pembangunan di berbagai bidang.
"Kesehatan misalnya sebesar Rp169,7 triliun, pendidikan Rp550 triliun, infrastruktur Rp417,4 triliun, perlindungan sosial Rp408,8 triliun, ketahanan pangan Rp99 triliun, pembangunan bidang teknologi dan informasi Rp26 triliun, dan seterusnya," jelas Jokowi.
