Termasuk Edhy Prabowo, KPK Amankan 17 Orang Terkait OTT di Bandara Soetta
sinpo, JAKARTA - Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Ali Fikri mengungkapkan pihaknya mengamankan sejumlah pihak di lokasi berbeda, terkait operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta, Rabu (25/11/2020) dini hari.
"KPK mengamankan sejumlah pihak di beberapa lokasi, diantaranya Jakarta dan Depok Jawa Barat, termasuk di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 00.30 WIB," ujar Ali melalui keterangan pers, Rabu (25/11/2020).
Ia menambahkan, total yang diamankan KPK hingga hari ini berjumlah 17 orang, termasuk Menteri Edhy dan istrinya, Iis Rosita Dewi yang merupakan anggota Komisi V DPR RI.
"Jumlah yang diamankan petugas KPK seluruhnya saat ini 17 orang, diantaranya Menteri Kelautan dan Perikanan beserta istri dan bbrp pejabat di KKP. Disamping itu, juga beberapa orang pihak swasta," jelasnya.
Pada OTT kali ini, lanjut dia, turut diamankan sejumlah barang oleh penyidik antara lain kartu debit ATM yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi.
"Sementara diamankan antara lain kartu debit ATM dan saat ini masih diinventarisir oleh tim," kata dia.
Ali memastikan, kasus yang kini tengah diusut dalam OTT terhadap Edhy diduga terkait dengan proses penetapan calon eksportir benih lobster.
"Saat ini, KPK masih melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap 17 orang tersebut selama 1x24 jam. Perkembangannya akan kami sampaikan lebih lanjut," pungkasnya.
Sebagaimana diberitakan, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap KPK saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng dini hari tadi.
Edhy ditangkap sepulang dari kunjungan ke Amerika Serikat. Dirinya diamankan bersama sejumlah orang, termasuk istrinya, Iis Rosita Dewi yang merupakan anggota Komisi V DPR.
Merespons hal ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menghormati proses hukum terhadap pemeriksaan menterinya yang saat ini tengah berjalan di lembaga antirasuah.
Kepala Negara meyakini, proses hukum yang tengah berjalan di KPK berjalan secara transparan, terbuka, dan profesional, seraya menegaskan komitmen pemerintah yang selama ini terus mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Tanah Air.
