Bertemu Dubes Sudan, BKSAP DPR Sampaikan Dukungan Perdamaian di Sudan

Laporan: Galuh Ratnatika
Rabu, 14 Januari 2026 | 22:53 WIB
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat. (SinPo.id/Dok. DPR RI)
Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Syahrul Aidi Maazat. (SinPo.id/Dok. DPR RI)

SinPo.id - Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Aidi Maazat, menyampaikan upaya-upaya Parlemen Indonesia dalam mendukung perdamaian di Sudan.

Hal itu ia sampaikan saat menerima kunjungan kehormatan (Courtesy Call) dengan Duta Besar Sudan, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026.

"Kita ingin menggali tentang problematika yang terjadi di Sudan saat ini. Tadi digambarkan bagaimana kasus Sudan ini, siapa di belakangnya, bagaimana apa yang terjadi, dan apa yang dibutuhkan," kata Syahrul.

Ia menegaskan, BKSAP akan berupaya mendorong perdamaian Sudan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi Indonesia. Terlebih Indonesia dan Sudan sudah menjalin diplomasi sejak dahulu kala.

"Kita sudah sampaikan bahwasannya kita siap mendukung Sudan. Karena memang Sudan itu bagian dari anggota Asia Afrika yang dulu hadir di zamannya Bapak Soekarno," ungkapnya.

"Dan tentu kita akan membantu Sudan karena itu bagian dari amanat undang-undang dasar kita. Bahwasannya kita menolak penjajahan, menghormati kemerdekaan suatu bangsa," kata Syahrul menambahkan.

Selain itu, pihaknya juga menyoroti posisi Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB, yang menempatkan Indonesia dalam posisi strategis sebagai aktor pendorong perdamaian Sudan di kancah global.

"Jadi secara politik itu butuh dukungan dari Indonesia apalagi Indonesia saat sekarang ini menjadi presiden HAM di PBB. Dan kemudian ini bisa disuarakan nantinya," tuturnya.

"Ini adalah momentum besar untuk menunjukkan bahwa hanya kita bangsa Indonesia ingin menjalankan misi tujuan pembangunan atau tujuan pendirian Indonesia untuk mengikut serta dalam perdamaian dunia," imbuh Syahrul.

Oleh sebab itu, BKSAP akan menggunakan langkah-langkah diplomasi dalam menyelesaikan perselisihan di Sudan. Salah satunya dengan melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) dengan mengundang berbagai stakeholder terkait dalam waktu dekat.

"Melalui presidensi HAM di PBB akan mengangkat isu Sudan yang saat sekarang ini ada 120 ribu orang yang meninggal disiksa tanpa kemanusiaan di Sudan. Dan kita akan melakukan FGD untuk membahas masalah Sudan ini dan akan mengundang banyak pihak," tandasnya.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI