Ketua DPD: Usulan Pribadi, Pilkada Gubernur Tidak Dipilih Langsung
SinPo.id - Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamuddin menekankan pihaknya belum mengambil sikap terkait wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Namun, secara pribadi Sultan ingin pilkada tak langsung hanya berlaku untik provinsi atau gubernur.
"Maka terkait dengan isu-isu Pilkada, kami tidak bisa serta merta memutuskan bahwa ini yang pilihan kita karena kami pasti akan mendengar kembali suara-suara masyarakat daerah, kemudian apa yang terbaik terkait dengan pilihan-pilihan ini," kata Sultan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 14 Januari 2026.
Sultan mengamini bila biaya politik di Tanah Air sangat mahal. Dia juga sempat mengusulkan sistem pilkada untuk ditinjau ulang.
"Kita very high cost politik, mulai dari DPRD, provinsi, kabupaten, kota, pilkada bupati, wali kota, gubernur, bahkan presiden. Mungkin termahal di dunia. Nah, atas dasar pengalaman empiris berkali-kali ikut pemilu, memang saya membuat buku waktu itu sebaiknya memang pilkada langsung atau demokrasi langsung itu ditinjau ulang," kata Sultan.
Sultan kembali menegaskan bila usulannya pemilihan gubernur tak langsung merupakan usulan pribadi, bukan sikap resmi DPD RI.
"Nah, secara pribadi saya pernah mengatakan bahwa kalau mau titik tengahnya itu mungkin provinsi. Nah, kalau provinsi itu tidak langsung rasionalisasinya masih bisa dimungkinkan lebih gampang. Karena apa? Karena sebagai wakil pemerintah pusat di daerah itu adalah provinsi," kata Sultan.
"Jadi, guna memudahkan koordinasi ke depan ada baiknya atau memungkinkan untuk pilkada provinsi atau gubernur mungkin tidak perlu dipilih langsung. Tapi atas nama demokrasi tidak bisa juga tidak dipilih langsung semua. Makanya ada pilkada bupati, wali kota. Tapi lagi-lagi itu ide pribadi. Secara kelembagaan kami belum putuskan," timpalnya.
