Krisis Iklim Kian Nyata, Anggota DPR Dorong Pembentukan Lembaga Khusus
SinPo.id - Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna, mendukung pembentukan kementrian atau lembaga khusus perubahan iklim yang dinilai dapat memperkuat tata kelola iklim dan mendorong pengembangan pasar karbon Indonesia.
Menurutnya krisis iklim yang telah dirasakan langsung oleh masyarakat Indonesia dengan banyaknya bencana yang terjadi, perlu ditangani secara serius. Terlebih masyarakat pesisir juga tengah menghadapi ancaman kenaikan permukaan air laut.
“Situasi ini ironis. Di tengah ancaman krisis iklim yang semakin nyata, respons kelembagaan kita justru masih terfragmentasi dan belum menunjukkan kepemimpinan yang kuat,” kata Ateng, dalam keterangan persnya, Senin, 12 Januari 2026.
Di samping itu, ia menjelaskan bahwa keberadaan lembaga khusus tersebut telah terbukti memperkuat fokus kebijakan, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta membangun kredibilitas pasar karbon.
Hal itu merujuk pada pengalaman internasional di mana negara yang memiliki kementerian khusus perubahan iklim mampu menurunkan emisi karbon per kapita secara signifikan dalam waktu relatif singkat.
Oleh sebab itu, dengan masuknya RUU Perubahan Iklim menjadi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026, Ateng mendorong pemerintah untuk mengambil langkah tegas melalui tiga opsi kelembagaan.
Pertama, membentuk kementerian khusus perubahan iklim. Kedua, memperkuat lembaga lingkungan hidup menjadi badan dengan kewenangan strategis lintas sektor. Ketiga, mengaktifkan regulator khusus yang memiliki kewenangan jalur cepat dalam sertifikasi proyek karbon dan penegakan hukum.
“Krisis iklim sudah terjadi sekarang. Potensi ekonomi karbon Indonesia juga terlalu besar untuk dikelola setengah hati. Pemerintah dan DPR harus memastikan Indonesia memiliki satu ‘dirijen’ yang memimpin orkestrasi besar menuju ekonomi rendah karbon,” tandasnya.
