Legislator DKI Ingatkan Risiko IPO Bank Jakarta terhadap Dana Publik
SinPo.id - Anggota DPRD DKI Jakarta Francine Widjojo mengingatkan rencana penawaran saham perdana Bank Jakarta berpotensi menimbulkan risiko serius jika dilakukan sebelum persoalan internal bank tersebut diselesaikan.
Menurut dia, masalah layanan dan keamanan sistem Bank Jakarta tidak bisa dipisahkan dari tanggung jawab bank dalam mengelola dana publik.
“Bank ini bukan hanya mengelola dana nasabah, tetapi juga dana pemerintah. Karena itu, standar kehati-hatian harus jauh lebih tinggi sebelum bicara IPO,” kata Francine, Jumat, 9 Januari 2026.
Dia menilai gangguan layanan perbankan yang terjadi pada periode Lebaran 2025 menjadi indikator lemahnya ketahanan sistem Bank Jakarta. Francine menuturkan, kejadian tersebut seharusnya menjadi bahan evaluasi menyeluruh, bukan justru diikuti dengan percepatan rencana masuk ke pasar modal.
Francine juga mengungkapkan banyak warga Jakarta yang menggantungkan kebutuhan transaksi hariannya pada layanan Bank Jakarta justru mengalami kesulitan pada masa mudik. Dia menilai kondisi itu berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap bank milik daerah tersebut.
“Kepercayaan itu modal utama bank. Kalau saat momen krusial saja sistem tidak bisa diandalkan, bagaimana publik diyakinkan bahwa bank ini siap diaudit pasar terbuka,” tutur dia.
Lebih jauh, dia juga menyoroti belum stabilnya layanan transfer antarbank serta catatan gangguan pada sistem pembayaran yang berlangsung berbulan-bulan.
"Kondisi tersebut menunjukkan persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar gangguan teknis sesaat," ujar Francine.
Francine mengatakan, sebagai bank pembangunan daerah, Bank Jakarta memiliki tanggung jawab menjaga reputasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Rencana IPO, kata dia, justru berisiko memperbesar sorotan publik dan investor terhadap kelemahan tata kelola yang belum dibenahi.
“IPO bukan tujuan, melainkan konsekuensi dari kesiapan. Kalau fondasinya belum kuat, yang dipertaruhkan bukan hanya nilai saham, tapi kepercayaan masyarakat,” kata Francine.
Dia pun meminta manajemen Bank Jakarta memprioritaskan penguatan sistem teknologi informasi, manajemen risiko, dan perlindungan dana nasabah sebelum melangkah ke pasar modal.
"Keamanan dan stabilitas layanan harus menjadi syarat utama agar Bank Jakarta dapat kembali dipercaya sebagai pengelola dana publik," tandasnya.
