Serangan AS Tangkap Maduro Tewaskan 55 Personel Venezuela–Kuba, Dunia Internasional Soroti Pelanggaran Hukum

SinPo.id -  Sebanyak 55 personel militer Venezuela dan Kuba dilaporkan tewas dalam operasi militer Amerika Serikat yang menargetkan penangkapan Presiden Venezuela Nicolás Maduro. Angka tersebut berdasarkan data resmi yang dirilis pemerintah Caracas dan Havana, menandai konfirmasi pertama atas korban dari pihak yang terdampak langsung dalam operasi tersebut.

Militer Venezuela menyatakan 23 anggotanya tewas akibat serangan AS yang berujung pada penangkapan Maduro dan istrinya, Cilia Flores. Hingga kini, Caracas belum merilis angka resmi korban sipil. Sementara itu, Kuba mengumumkan 32 personel militernya—termasuk anggota angkatan bersenjata dan aparat Kementerian Dalam Negeri yang bertugas di Caracas—meninggal dunia dalam rangkaian serangan. Korban Kuba berusia antara 26 hingga 67 tahun, termasuk dua kolonel dan satu letnan kolonel.

Menteri Pertahanan Venezuela Vladimir Padrino Lopez menyebut banyak korban Kuba diyakini merupakan bagian dari pasukan pengamanan Maduro yang “hampir sepenuhnya dilumpuhkan” dalam operasi tersebut. Serangan diawali dengan pemboman sasaran militer dan berujung pada penyergapan pasukan khusus AS yang mendarat dengan helikopter untuk menangkap Maduro dan Flores dari kediaman mereka.

Presiden AS Donald Trump mengakui adanya korban jiwa dalam operasi itu. Dalam pidato di sebuah acara Partai Republik, Trump mengatakan “banyak, banyak” orang tewas—kebanyakan tentara Kuba—seraya menyebut operasi tersebut “brilian secara taktis”. Maduro kemudian dibawa ke New York dan menyatakan tidak bersalah atas dakwaan narkotika dan kejahatan lain di pengadilan federal.

Beberapa jam setelah sidang, Delcy Rodríguez—mantan wakil Maduro—dilantik sebagai presiden interim Venezuela. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyerukan agar AS memastikan Maduro mendapatkan “pengadilan yang adil”.

Operasi AS menuai kecaman luas di Dewan Keamanan PBB. Sejumlah negara menilai tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan Piagam PBB. Perwakilan China, Sun Lei, menyebutnya sebagai tindakan “sepihak, ilegal, dan intimidatif”, sementara Sekjen PBB António Guterres menyatakan keprihatinan mendalam atas dugaan pelanggaran aturan hukum internasional.

Di Eropa, Wakil Perdana Menteri Irlandia Simon Harris menyebut situasi tersebut “kompleks” dari perspektif hukum internasional, seraya menyatakan Maduro “bukan kepala negara yang sah”. Harris menilai tindakan AS “menimbulkan tantangan” yang akan dikaji PBB, namun menolak perbandingan dengan isu Greenland.

Di dalam negeri Venezuela, Rodríguez berupaya menunjukkan soliditas dengan faksi garis keras yang menguasai aparat keamanan dan kelompok paramiliter. Meski demikian, laporan serikat jurnalis menyebut 14 jurnalis dan pekerja media—kebanyakan media asing—sempat ditahan saat meliput pelantikan presiden di parlemen, sebelum akhirnya dibebaskan.

Pemimpin oposisi María Corina Machado kembali menyuarakan kritik keras terhadap Rodríguez, menyebutnya sebagai tokoh yang tak dapat dipercaya dan “arsitek utama” represi, korupsi, dan narkotrafficking. Machado mengklaim oposisi akan menang telak dalam pemilu bebas dan berjanji mereformasi sektor energi serta memulangkan jutaan warga Venezuela yang mengungsi.

Sementara itu, Washington masih menyatakan dukungan bersyarat kepada pemerintahan interim Rodríguez, dengan peringatan sanksi berat jika tidak mematuhi agenda AS. Hingga kini, struktur kabinet belum berubah, dan tokoh-tokoh kuat seperti Menteri Dalam Negeri Diosdado Cabello serta Padrino Lopez tetap menjabat—menandakan dinamika kekuasaan Venezuela pasca-Maduro masih jauh dari stabil.