BKD DKI: Hampir Seluruh ASN Pemprov Masuk Kerja di Hari Pertama 2026
SinPo.id - Tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencapai lebih dari 99 persen pada hari pertama kerja tahun 2026. Pemprov DKI mencatat hanya ratusan pegawai yang tidak masuk kerja dengan alasan tertentu.
Kepala Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta, Premi Lasari, mengatakan data tersebut berdasarkan pemantauan sistem kehadiran elektronik milik Pemprov DKI.
Dari puluhan ribu pegawai yang tercatat, kata dia, hampir seluruhnya telah kembali bekerja usai libur tahun baru.
“Pemantauan melalui e-Absensi menunjukkan mayoritas pegawai sudah kembali menjalankan tugas. Tingkat kehadiran berada di atas 99 persen,” ujar Premi dalam keterangannya, Jumat, 2 Januari 2026.
Dia menyebutkan, pengawasan kehadiran pegawai telah dilakukan sejak akhir Desember 2025, untuk memastikan kesiapan birokrasi menghadapi awal tahun anggaran dan kembalinya layanan publik.
Menurut Premi, seluruh pelayanan kepada masyarakat dipastikan kembali beroperasi normal sejak hari ini. Pemprov DKI. , kata dia, mendorong seluruh pegawai memulai tahun 2026 dengan komitmen peningkatan kualitas layanan.
“Tidak ada gangguan berarti dalam pelayanan. Seluruh unit pelayanan publik sudah aktif dan siap melayani warga Jakarta,” tuturnya.
Selain memastikan kehadiran pegawai, lanjut Premi, Pemprov DKI juga menyerahkan surat keputusan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu kepada lebih dari 16 ribu pegawai yang akan ditempatkan di puluhan perangkat daerah.
Dia menjelaskan, PPPK Paruh Waktu tersebut akan bekerja berdasarkan kontrak selama satu tahun dan dapat diperpanjang sesuai hasil evaluasi kinerja tahunan.
Premi pun berharap para pegawai yang baru diangkat dapat menjalankan tugas secara profesional dan menjunjung tinggi integritas sebagai pelayan masyarakat.
“Kami berharap seluruh pegawai, termasuk PPPK Paruh Waktu, dapat berkontribusi aktif dalam mewujudkan Jakarta yang berdaya saing dan berorientasi pada kebutuhan publik,” tandasnya.
